Jakarta, BeritaManado.com — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyoroti sejumlah hal dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, terutama terkait turunnya alokasi transfer ke daerah.
Catatan kritis itu disampaikan langsung oleh anggota Fraksi PDIP, Rio Dondokambey, dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Rio Dondokambey, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci arah transformasi ekonomi yang tengah dirancang, termasuk tahapannya.
Hal itu penting agar publik dapat melihat gambaran jelas perubahan struktur ekonomi, ekosistem birokrasi, hingga dampaknya pada kemandirian rakyat.
“Pemerintah hendaknya menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi dan tahapan pelaksanaannya, sehingga terlihat jelas dalam perubahan struktur ekonomi, sosial, serta birokrasi,” ujar Rio.
Selain itu, Rio juga meminta pemerintah menguraikan secara konkret sumber-sumber tambahan penerimaan pajak tahun 2026 serta langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Namun, perhatian besar Rio justru tertuju pada penurunan alokasi transfer ke daerah.
Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menghambat pembangunan di tingkat desa, terlebih ketika program Koperasi Merah Putih Desa sedang berjalan.
“Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program koperasi berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” tegas Rio.
Rio menekankan, agar pembangunan tetap merata, pemerintah perlu menyiapkan skema anggaran lain yang efektif.
Dengan demikian, desa sebagai garda terdepan pembangunan bangsa tidak terpinggirkan.
(rds)
