
Jatim, BeritaManado.com — Kasus keracunan yang menimpa siswa SDN 01 Gedong, Jawa Timur (Jatim), setelah menyantap makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Ameena Mulya kini memasuki babak baru yang serius.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menemukan dugaan kuat bahwa penyedia makanan ini jauh dari standar kelayakan.
Ketua Komnas PA, Agustinus Sirait, menduga bahwa “dapur” yang memproduksi makanan tersebut belum mengantongi sertifikat laik higienis dan sanitasi yang wajib dipenuhi.
“Menurut informasi, [SPPG itu tak bersertifikat]. Kami bahkan sudah mengirim surat ke Badan Gizi Nasional minggu lalu, meminta mereka segera memverifikasi dan memberikan informasi lengkap tentang kasus ini,” kata Agustinus, pada Selasa (30/9/2025), dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Selain masalah perizinan, Komnas PA juga menemukan masalah teknis yang tampaknya sepele, namun fatal: waktu produksi dan pengiriman yang terlalu pagi.
“Makanan tiba di sekolah terlalu lama. Keterlambatan inilah yang kemudian diduga kuat membuat kualitas makanan menurun dan akhirnya menjadi beracun,” jelasnya.
Diduga Hanya 20 Persen Dapur MBG se-Indonesia yang Bersertifikat
Temuan ini ternyata hanyalah puncak gunung es dari masalah besar yang lebih umum.
Agustinus mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, dapur-dapur SPPG yang menyediakan Makanan Bergizi (MBG) di seluruh Indonesia memiliki catatan yang mengkhawatirkan.
“Menurut informasi yang saya dapat, hampir hanya 20 persen dapur-dapur itu yang memiliki sertifikat higienis dan sanitasi. Dan tentunya ini kan harus jadi perhatian pemerintah,” ungkapnya.
Dengan temuan ini, Agustinus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menanggapi kasus ini dengan sekadar evaluasi program, namun langkah hukum harus diambil.
“Siapapun pihak yang memproduksi makanan tidak sehat sehingga mengakibatkan keracunan, berarti lalai. Dan dapur-dapur itu kan bisnis,” jelasnya.
“Jadi tidak hanya sekadar evaluasi-evaluasi, tapi kepada pihak-pihak yang secara hukum perlu diminta pertanggungjawaban, kita minta tanggung jawab,” pungkas Agustinus.
(jenlywenur)
