Jakarta, BeritaManado.com — Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal rentetan kasus keracunan yang menimpa program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025) setelah lawatan ke luar negeri, Prabowo mengakui bahwa insiden ini adalah “masalah besar.”
Namun, ia juga melontarkan permintaan tegas: jangan politisasi masalah ini.
Meski menyadari adanya kekurangan, Presiden Prabowo optimistis bahwa masalah keracunan MBG ini akan segera teratasi.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ujarnya, dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Bahkan selama tujuh hari kunjungan ke luar negeri, Kepala Negara mengaku terus memantau perkembangan kasus tersebut.
Ia pun berjanji akan segera mengambil langkah konkret.
Rencananya, ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama jajaran pejabat terkait untuk membahas strategi penanganan secepatnya.
Presiden Prabowo mengakui bahwa sejak awal pelaksanaan, program MBG memang memiliki sejumlah kekurangan.
Namun, ia percaya bahwa segala rintangan yang muncul dapat segera diperbaiki demi tercapainya tujuan utama program.
Ia kembali menekankan bahwa masalah ini tidak boleh dijadikan alat politik.
Menurutnya, program MBG memiliki misi mulia: membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan asupan bergizi.
“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan,” tegas Presiden.
Ia kemudian memberikan gambaran pilu tentang penerima manfaat, “Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi.”
Ia menyimpulkan bahwa memberi makan jutaan orang pasti ada hambatan dan rintangan, dan itu akan mereka atasi.
Pernyataan Presiden ini muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir terjadi peningkatan drastis kasus keracunan setelah pelajar mengonsumsi menu MBG di berbagai daerah.
Kasus-kasus ini berujung pada dirawatnya nyaris 7.000 pelajar.
Jatuhnya ribuan korban keracunan ini tak ayal memicu kritik keras.
Sejumlah pihak kini mendesak agar program yang dinilai boros anggaran ini segera dievaluasi, bahkan dihentikan.
(jenlywenur)
