Manado – Ada tujuh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang akan menggelar Pilkada serentak, pada 9 Desember 2015 sesuai jadwal dari KPU, namun untuk mengisi posisi bupati/wali kota dimasa transisi belum diketahui.
Namun calon Penjabat bupati/wali kota itu dikabarkan telah diusulkan Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai dalam usulan nama-nama calon pejabat bupati dan wali kota, Sumarsono harus menghindari “jebakan Batman”, dalam arti dalam memilih calon pejabat tersebut hanya karena masukan “kelompok” tertentu untuk memuluskan kepentingan kelompok tersebut.
“Jangan sampai terjebak ketika pengusulan pejabat bupati/wali kota hamya melihat usulan-usulan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau kepentingan ideologi atau bisnis,” ujar analisis politik jebolan UGM ini.
Hal itu memgingat, Sumarsono masih baru, sehingga belum cukup waktu mengenal para pejabat di Pemprov Sulut.
“(Sumarsono) wajib mengutamakan senioritas itu bagus namun salah satu syarat khusus untuk dipertimbangkan adalah resistensi politiknya (calon pejabat bupati dan wali kota) rendah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pemerintahan,” jelas Tumbelaka.
