Manado – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Billy Lombok SH, menilai turunnya harga kopra perlu disikapi bijaksana oleh masyarakat.
Billy Lombok mengajak masyarakat memanfaatkan turunan lain dari buah kelapa menjadi komoditi bernilai ekonomi.
“Seperti kata bapak Gubernur lalu masyarakat bisa memanfaatkan tempurung dijadikan arang tempurung. Juga perlu kembali membiasakan menggunakan minyak kelapa,” ujar Billy Lombok usai Bimtek DPRD Sulut di Hotel Granpuri Manado, Selasa (27/11/2018) sore.
Pemprov Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey menurut Billy Lombok terus berupaya melakukan lobi kepada pemerintah pusat sekaligus mendatangkan investor ke Sulawesi Utara.
“Terakhir pemerintahan Jokowi menganggarkan dana insentif pada APBN 2019 berupa subsidi pengembangan bahan bakar solar menggunakan bahan baku minyak kelapa. Kami DPRD akan mengawal program ini,” tandas mantan ketua pemuda Sinode GMIM 2 periode ini.
Hal lain dijelaskan Billy Lombok terkait usulan pembuatan peraturan daerah (Perda) sebagai langkah proteksi menjaga harga produk unggulan Sulawesi Utara tetap terjaga diperlukan kajian mendalam.
“Soal Perda harus melihat aturan di atas, jangan bertentangan. Karena harga kopra mengikuti mekanisme pasar tidak bisa diintervensi. Ke depan bisa melibatkan BUMD meringankan beban petani,” pungkas Caleg Partai Demokrat dapil Minsel-Mitra untuk DPRD Sulut ini.
(JerryPalohoon)
Manado – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Billy Lombok SH, menilai turunnya harga kopra perlu disikapi bijaksana oleh masyarakat.
Billy Lombok mengajak masyarakat memanfaatkan turunan lain dari buah kelapa menjadi komoditi bernilai ekonomi.
“Seperti kata bapak Gubernur lalu masyarakat bisa memanfaatkan tempurung dijadikan arang tempurung. Juga perlu kembali membiasakan menggunakan minyak kelapa,” ujar Billy Lombok usai Bimtek DPRD Sulut di Hotel Granpuri Manado, Selasa (27/11/2018) sore.
Pemprov Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey menurut Billy Lombok terus berupaya melakukan lobi kepada pemerintah pusat sekaligus mendatangkan investor ke Sulawesi Utara.
“Terakhir pemerintahan Jokowi menganggarkan dana insentif pada APBN 2019 berupa subsidi pengembangan bahan bakar solar menggunakan bahan baku minyak kelapa. Kami DPRD akan mengawal program ini,” tandas mantan ketua pemuda Sinode GMIM 2 periode ini.
Hal lain dijelaskan Billy Lombok terkait usulan pembuatan peraturan daerah (Perda) sebagai langkah proteksi menjaga harga produk unggulan Sulawesi Utara tetap terjaga diperlukan kajian mendalam.
“Soal Perda harus melihat aturan di atas, jangan bertentangan. Karena harga kopra mengikuti mekanisme pasar tidak bisa diintervensi. Ke depan bisa melibatkan BUMD meringankan beban petani,” pungkas Caleg Partai Demokrat dapil Minsel-Mitra untuk DPRD Sulut ini.
(JerryPalohoon)