Manado – Pasca kemenangan Jantje Wowiling Sajow dan Ivan Sarundajang di Minahasa, konstelasi politik di tanah manguni mulai berubah. Warna merah alias bendera PDI-Perjuangan lebih mendominasi langit Minahasa.
Namun kritikan datang dari Partai Golkar. Melalui pengurus DPD I PG Sulut Sherpa Manembu, menduga ada penekanan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) untuk memenangkan calon dan partai tertentu pada Pemilu 2014.
“Sepertinya ada intimidasi kepada PNS untuk memenangkan calon dan partai tertentu. Mereka (PNS) sudah diarahkan. Ini menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Minahasa,” ujar Manembu, Kamis (03/04/2014).
Ketua Komisi 3 DPRD Sulut ini mengingatkan pemerintah di Minahasa dapat bersikap netral. “Pemerintah harus bijaksana serta memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan harus menunjukkan netralitasnya, tidak memihak apalagi mengarahkan,” tegas Manembu mengingatkan. (Jerry)
Permasalahannya…para bupati yang berasal dari pdip ini, sudah rahasia umum, mereka memperoleh jabatan bupati dengan membelinya dari rakyat…
Pakai uangnya sendiri, ditambah uang arisan bupati dan uang dodol dari jakarta…jadi ketika menjabat bupati mereka rasa bahwa kursi bupati itu adalah hak mutlaknya dan partainya…
rakyat sudah jadi bawahan apalagi pns karena telah memakan uang mereka…
Para bupati2 ini lupa… bahwa jaman dahulu seorang bupati tertulis pada header surat mereka sebagai berikut :
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN INI ITU…
itu bisa disejajarkan dengan Kepala Perusahaan atau mungkin pemilik perusahaan…
tapi jaman sekarang, pemerintahan dari atas :
1. PRESIDEN tidak lagi disebut KEPALA NEGARA
2. GUBERNUR tidak lagi disebut KEPALA DAERAH TINGKAT I
3. BUPATI tidak lagi disebut KEPALA DAERAH TINGKAT II
4. CAMAT tidak lagi disebut KEPALA KECAMATAN
5. LURAH, SANGAJI, KAPITALAUNG tidak lagi disebut KEPALA KAMPUNG
itu artinya jabatan mereka pada perusahaan hanya setara MANAGER.
Jadi sikap lebay mengintimidasi dan sebagainya adalah wujud dan implementasi KEBODOHAN…!!!!
Saya paling tidak setuju terhadap penekanan pd PNS utk memilih partai tertentu (melanggar segala aturan hukum-moral-agama dll)…dan…sebagai kader MERAH…justru “Banteng-Merah”lah yg harus menegakkan prinsip ini…karena Banteng telah merasakan dan menjadi korban cara2 curang selama 32 tahun di Indonesia + 10 tahun di Minahasa…total 42 merasakan kecurangan dan ketertekanan. Jadi intinya jangan melakukan hal yg “curang”, kalau kamu tdk mau dicurangi/ditekan… Nah, kalau Pak Sherpa sdh menyadari adanya intimidasi spt ini di Minahasa,,,ayooo…sebagai bentuk “kesadaran akan kebenaran” LAWAN cara2 salah ini dengan gigih dan serius! Karena Megawati dan Jokowi juga tidak mau cara2 intimidasi/aji mumpung dan menari diatas penderitaan orang lain….karena mereka sdh merasakan bagaimana pahitnya diintimidasi…
Kaget mungkin, biasanya kuning2 sekarang jadi merah. Lupa apa pak dulu pas SVR berkuasa 2 periode gimana PNS ditekan supaya milih kuning
Wkwkwkw dulu nda pernah ngomong waktu berkuasa…….basi
Pak Sherpa, kan dari sononya bukan baru sekarang, masa 32 tahun berkuasa kok tidak tau dari mana asalnya….. mungkin kaget semua sudah pindah warna….