BeritaManado.com – Berita Terkini dari Manado

Sebagian Besar Anggota DPRD Sulut tidak Layak Dipilih kembali, Ini Alasan JERRY MASSIE

July 10
16:30 2018

Suasana di salah-satu rapat paripurna DPRD Sulut

 

Manado, BeritaManado.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran bakal calon (Balon) anggota Legislatif periode 2019-2024 pada 4 Juli 2018 lalu.

Di DPRD Provisi Sulawesi Utara yang menyiapkan 45 kursi salah-satu yang akan menjadi rebutan masyarakat pada kontestasi pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Namun bagi pengamat politik, Dr Jerry Massie, dari 45 legislator gedung cengkih, sebutan untuk DPRD Sulut, sebagian besar tidak layak kembali dipilih masyarakat sebagai anggota legislatif di semua tingkatan mengacu pada kinerja anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 yang terbilang buruk.

“Ada beberapa indikator penilaian yang menjadi alasan saya. Pertama, dari tiga fungsi DPRD yakni pengawasan, budjeting dan legislasi sangat minim dilaksanakan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat normatif. Jadi, tidak berlebihan kalau saya katakan sebagian besar dari mereka tidak layak dipilih kembali,” ujar Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Selasa (10/7/2018).

Lanjut Jerry Massie, sejauh ini anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 sangat minim menghasilkan Perda insiatif DPRD yang merupakan indikator utama keberhasilan kinerja lembaga legislatif.

“2018 ini sudah pertengahan tahun tidak ada, sementara 2017 lalu hanya satu Perda inisiatif yaitu penyertaan modal untuk PT Membangun Sulut Hebat. Padahal, setiap tahun ada belasan Prolegda termasuk Ranperda inisiatif namun realisasi hampir nihil,” tandas Jerry Massie.

Hal lain diungkapkan Jerry Massie, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari 3 Variabel yakni Kebebasan Sipil, Hak-hak politik dan Lembaga Demokrasi, Sulawesi Utara paling rendah pada variabel Lembaga Demokrasi termasuk DPRD Sulut dalam indikator tersebut.

“Bapak Gubernur Olly Dondokambey mewakili masyarakat Sulut sempat menerima penghargaan terbaik dari Kementerian Polhukam untuk indeks demokrasi variabel kebebasan sipil dan hak-hak politik. Namun untuk variabel lembaga demokrasi masih rendah termasuk di dalamnya peran DPRD Sulut dinilai tidak maksimal,” tandas koordinator Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) ini.

Sebelumnya, pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, mengingatkan kepada masyarakat pada kontestasi pemilihan legislatif mendatang agar tidak salah memilih calon anggota DPRD, DPD dan DPR-RI.

“Masyarakat akan disodorkan puluhan bahkan ratusan calon di setiap dapil untuk pemilihan legislatif di tingkat kabupaten, kota, provinsi bahkan DPD dan DPR-RI. Saran saya kepada masyarakat untuk jelih memilih,” ujar Taufik Tumbelaka kepada BeritaManado.com, Selasa (10/7/2018).

Prestasi dan rekam jejak bakal calon perlu diketahui masyarakat. Kemampuan, kemauan dan niat tulus untuk mengabdi memperjuangkan aspirasi merupakan masyarakat indikator utama yang harus dimiliki oleh bakal calon anggota legislatif.

“Tugas legislatif menjalankan fungsi pengawasan, budjeting dan legislasi, artinya anggota dewan harus memiliki kemampuan memperjuangkan, bukan mengeksekusi yang menjadi tugas eksekutif,” tandas Taufik Tumbelaka.

(JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

11 + 1 =