Manado – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan pada awal bulan depan oleh pemerintah ditolak secara tegas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Utara.
Ketua PKS Sulut yang juga anggota DPRD Manado Syarifuddin Saafa menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat kecil karena harga-harga kebutuhan bahan pokok akan ikut naik.
“Ada tiga alasan PKS menolak kenaikan harga BBM, pertama karena itu akan menyengsarakan rakyat kecil disebabkan naiknya harga bahan pokok, kedua tata kelola energi kita belum baik jadi seharusnya kita menggunakan bahan bakar murah seperti batu bara dari pada minyak bumi, dan yang ketiga karena alasan APBN akan jeblok tidak masuk akal,” tutur mantan Jurnalis ini kepada BeritaManado.com
Disinggung tentang status koalisi PKS dengan pemerintah, Saafa mengatakan bahwa PKS tidak takut jika dikeluarkan dari koalisi karena tujuan PKS adalah untuk kesejahteraan rakyat, jika PKS bisa mensejahterakan rakyat diluar koalisi maka dirinya menegaskan partai berlambang bulan sabit dan padi itu akan lebih memilih berada diluar koalisi.(jfm)
Anggaplah hasil minyak bumi Indonesia seluruhnya di jual ke pasar dunia, maka negara akan mendapatkan pemasukan yang besarnya katakanlah X trilyun. Akan tetapi, karena kewajiban negara, yang kemudian diserahkan kepada Pertamina untuk menjalankan kewajiban ini, untuk menyediakan bahan bakar untuk warganya, maka negara “menjual” BBM kepada rakyat dengan harga dibawah pasar, dengan demikian, negara hanya mendapatkan pendapatan sebesar Y trilyun. Hilangnya pendapatan negara akibat selisih penjualan BBM ini sebesar (X-Y) trilyun = Z trilyun. Kenyataan bahwa sekarang Indonesia adalah net importir, membuat negara, c.q. Pertamina, mengeluarkan uang lebih banyak karena harus mendatangkan tambahan pasokan BBM dari luar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, anggaplah impor BBM ini sebesar A trilyun. Hilangnya pendapatan negara akibat selisih penjualan BBM (Z) dan biaya impor BBM (A) inilah kemudian yang disebut dengan subsidi BBM.
Sekarang harga minyak dunia terus merangkak naik, tentu saja besaran subsidi akan bertambah. Kehilangan pendapatan akibat selisih dan biaya impor BBM akan naik dan semakin menambah beban defisit APBN. Jika beban subsidi BBM ini dihapuskan maka defisit anggaran pemerintah akan berkurang, dan alokasi dana APBN dapat dialihkan ke sektor lain yang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi. Dengan demikian, kekayaan migas Indonesia akan benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat dan tidak hanya sebagian kecil golongan menengah keatas.
Maka kita harus segera canangkan HIDUP “MANDIRI TANPA SUBSIDI” demi anak cucu kita