Manado, BeritaManado.com — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jems Tuuk memandang ketahanan pangan dalam perspektif yang berbeda.
Menurut Jems Tuuk adanya Dinas Ketahanan Pangan di Sulut tujuannya adalah terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulut
“Sampai hari ini, Sulawesi Utara belum berdaulat. Salah satu contoh, beras saja masih kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo,” sorot Jems Senin, (6/11)2023) di ruang rapat Komisi II DPRD Sulut.
Menurut Jems adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, berfungsi sebagai penetrasi pasar untuk keseimbangan harga, barapa pun besarnya kejadian-kejadian hilangnya kepercayaan di masyarakat, penyebab utamanya adalah bantuan langsung dari Dinas Sosial kepada masyarakat miskin itu sudah dipangkas.
Lanjut Jems, kalo misalnya beras tiba-tiba naik berarti memang tidak ada beras.
“Tanya apakah Bulog punya beras? Tidak ada. saya pernah cek di Bulog. Dan ini tidak bisa dibebankan kepada dinas pangan. Karena untuk menyiapkan makan bagi rakyat, dinas pangan adalah bagian dari regulasi sementara produksi ada yang lain lagi yang ukur,” sambung Jems.
Jems juga menekankan bahwa, hanya Dinas Pangan tidak bisa menciptakan kedaulatan pangan.
“Kedaulatan pangan hanya bisa tercipta kalau didukung oleh sektor-sektor lain,” tegas Jems.
(Erdysep Dirangga)
