Editor: Sri Surya
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI) resmi diresmikan sebagai salah satu proyek hilirisasi nikel berbasis teknologi hijau di kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Perusahaan yang merupakan konsorsium EcoPro (Republik Korea), GEM Co., Ltd. (Republik Rakyat Tiongkok), PT Vale Indonesia, SmartC (Singapura), serta sejumlah mitra lainnya ini mengembangkan industri pengolahan bijih nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) berkapasitas 1.268 meter kubik, yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Teknologi tersebut menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dengan pendekatan industri rendah emisi karbon.
PT BNSI juga telah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara.
Peresmian berlangsung di kawasan PT BNSI, IGIP Morowali, dan dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Chairman GEM Group Prof. Xu Kaihua, Chairman EcoPro Lee Dong Chae, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Fauzambi S. Multhazar, Direktur Utama PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara Zaky Firmansyah, Kepala KPPBC TMP C Morowali Muhariadi Angkat, serta jajaran pemerintah, investor, dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Chairman GEM Group Prof. Xu Kaihua mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan proyek BNSI.
Menurutnya, penetapan BNSI sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus penerima fasilitas Kawasan Berikat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Xu juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas dukungannya terhadap kelancaran pembangunan proyek.
“Rekan-rekan di Kepabeanan sering bekerja lembur demi menjamin kelancaran proses kepabeanan peralatan. Kepabeanan Indonesia, bagus, luar biasa!” ujar Xu Kaihua.
Sementara itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soongu, menilai BNSI menjadi simbol eratnya kerja sama ekonomi antara Indonesia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok dalam membangun industri hilirisasi mineral berdaya saing global.
“Kami sangat mendukung peran ketiga negara, yaitu Korea, Tiongkok, dan Indonesia, untuk berkolaborasi membangun industri hilirisasi berkelas dunia,” katanya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan kawasan industri seperti BNSI merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kawasan industri ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia merupakan industri yang berkualitas, berkelanjutan, serta membawa dampak nyata bagi masyarakat luas. Saya juga mengapresiasi Bea Cukai yang aktif memberikan dukungan penuh bagi pengembangan industri di wilayah ini,” ujar Rosan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Zaky Firmansyah, menegaskan bahwa pemberian fasilitas Kawasan Berikat merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing investasi.
Ia mengungkapkan, selama Semester I 2026, perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat di Morowali telah memanfaatkan penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak impor senilai Rp13,7 triliun.
Pada periode yang sama, kawasan tersebut membukukan devisa ekspor sebesar Rp236 triliun, meningkat sekitar 56 persen dibandingkan Semester I 2025 yang mencapai Rp151,8 triliun.
Menurut Zaky, capaian tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif telah memberikan hasil nyata.
“Di balik setiap angka ekspor terdapat cerita tentang tumbuhnya investasi, bergeraknya mesin-mesin industri, meningkatnya aktivitas logistik, terbukanya lapangan pekerjaan, dan harapan baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP) dikembangkan di atas lahan sekitar 1.500 hektare dengan proyeksi investasi lebih dari USD10 miliar dan nilai produksi tahunan diperkirakan mencapai USD15 miliar.
Pengembangan kawasan industri hijau tersebut diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 88.000 tenaga kerja, sekaligus memperkuat ekosistem hilirisasi nikel, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan industri berkelanjutan di Indonesia. (***)
