Kota Tomohon

Proyek di Tomohon Mulai Dimonopoli Oknum-oknum Tertentu?

Salah satu proyek di Kota Tomohon.
Salah satu proyek di Kota Tomohon.

Tomohon – Komitmen Pemkot Tomohon untuk menata segala sendi pemerintahan termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengerjaan proyek sepertinya harus dipertegas. Pasalnya, dari bocoran yang diperoleh menyebutkan, saat ini proyek di Kota Bunga Tomohon yang tersebar di SKPD-SKPD mulai dimonopoli dan diambilalih oleh oknum-oknum tertentu.

“Ya, saat ini memang untuk proyek-proyek di Kota Tomohon mulai dimonopoli oleh oknum-oknum tertentu. Ini kan sangat disayangkan sebab bertolakbelakang dengan komitmen walikota dalam menata pemerintahannya. Bahkan, oknum-oknum ini tak jarang melakukan intimidasi terhadap para kepala SKPD agar meloloskan CV miliknya sebagai pemenang tender,” ungkap sumber kepada beritamando.com.

Dikatakannya, praktek-praktek seperti ini harus diseriusi serta mendapat perhatian dari walikota. “Ini mesti diperhatikan oleh walikota, bahkan kalau perlu beliau turun tangan mengatasinya, sebab ini bisa merusak citra pemerintah. Dan kepada oknum-oknum ini, bekerjalah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikaruniai Tuhan. Kalau kontraktor kerjakanlah proyek sesuai bestek, jangan dikarunia pekerjaan lain justru jadi kontraktor,” ujarnya.

Sekretaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP saat dikonfirmasi belum lama ini membantah dengan keras kabar tersebut. “Tidak benar dan tidak ada kabar seperti itu, siapa bilang itu ada. Apalagi saat ini kan di dalam pelelangan proyek kita sudah menggunakan sistem e-procurement, jadi sudah semakin transparan. Dengan sistem seperti ini sangat sulit seseorang melakukan monopoli proyek,” tegas Poli. (req)

2 tanggapan untuk “Proyek di Tomohon Mulai Dimonopoli Oknum-oknum Tertentu?”

  1. Pantas ini pemkot nda mau pake LPSE karna so susah mobermain katu, dengan banyak alasan masalah komputerlah. Jaringanlah. Sampai SDM, memang jo kurang tomohon tu blum pake karna itu alasan tadi tako so nda dapa doi gula2

  2. Pasti orang-orang tertentu ada ada komitment ke pejabat yg memberikannya. Indonesia bukan Indonesia kalau tdk ada seperti ini. Tapi kalu so talalu so boleh turung ke jalang kalu berani. Cari data-data dulu kong turung ke jalang alias demonstrasi. Kan sekarang itu namanya demokrasi.

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara