Manado – Upaya pengalihan sistem pemakaian listrik dari pasca bayar ke pra bayar atau di kenal listrik pintar mendapat dukungan oleh komisi B DPRD kota Manado, sebab dinilai praktis dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak.
Ketua komisi B, Lily Binti menuturkan, langkah PLN melakukan pengalihan penggunaan alat penghitung pemakaian listrik dari pasca bayar menjadi pra bayar sangat positif untuk kepentingan PAD.
“Saya nilai langkah ini sangat baik. Karena dalam vocer isi ulang berlangganan listrik, besaran pajak yang diperolah yakni 10 persen per-vocer,” jelasnya.
Binti pun mengakui bahwa, peralihan sistem ini mempengaruhi pada penyetoran pajak. Sebab, langkah ini mengurangi angka keterlambatan pembayaran tagihan listrik. “Jika semua pelanggan beralih ke pra bayar, tentu penyetoran pajak tidak menunggu lagi masyarakat melunasi tagihan rekening. Tapi langsung diambil 10 persen dari setiap vocer yang terjual,” tegasnya.
Politisi partai Golkar ini menghimbau, agar sosialisasi pengalihan sistem ini perlu di maksimalkan, agar masyarakat paham tujuan dan nilai ekonomis penggunaan sistem pra bajar dan dapat terhindari dari kesalahan sistem penghitungan atau pembengkakan tagihan rekening pelanggan.(eka)
Manado – Upaya pengalihan sistem pemakaian listrik dari pasca bayar ke pra bayar atau di kenal listrik pintar mendapat dukungan oleh komisi B DPRD kota Manado, sebab dinilai praktis dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak.
Ketua komisi B, Lily Binti menuturkan, langkah PLN melakukan pengalihan penggunaan alat penghitung pemakaian listrik dari pasca bayar menjadi pra bayar sangat positif untuk kepentingan PAD.
“Saya nilai langkah ini sangat baik. Karena dalam vocer isi ulang berlangganan listrik, besaran pajak yang diperolah yakni 10 persen per-vocer,” jelasnya.
Binti pun mengakui bahwa, peralihan sistem ini mempengaruhi pada penyetoran pajak. Sebab, langkah ini mengurangi angka keterlambatan pembayaran tagihan listrik. “Jika semua pelanggan beralih ke pra bayar, tentu penyetoran pajak tidak menunggu lagi masyarakat melunasi tagihan rekening. Tapi langsung diambil 10 persen dari setiap vocer yang terjual,” tegasnya.
Politisi partai Golkar ini menghimbau, agar sosialisasi pengalihan sistem ini perlu di maksimalkan, agar masyarakat paham tujuan dan nilai ekonomis penggunaan sistem pra bajar dan dapat terhindari dari kesalahan sistem penghitungan atau pembengkakan tagihan rekening pelanggan.(eka)