Manado – Tidak dapat dipungkiri, bahwa mungkin hanya dengan mengajukan pinjaman kredit dengan SK, seorang PNS mampu membeli rumah, membeli kendaraan dan menyekolahkan anak-anaknya. Tak heran, gaji PNS pun dipastikan sudah habis dan bahkan sudah minus dengan pinjaman di bank daerah atau koperasi atau lembaga keuangan lainnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wawali Manado Harley Mangindaan hingga ditengah kesibukkannya ikut mencarikan solusi yang tepat agar PNS lingkup Pemkot Manado tidak terbelit dengan hutang di Bank dengan tujuan agar kinerja PNS bisa maksimal dalam pelayanan ke masyarakat, seperti harapan Walikota GS Vicky Lumentut.
“Butuh pemikiran apakah pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah pinjaman ke bank yang diajukan pegawai negeri sipil. Langkah pembatasan ini sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai. Karena jika PNS terbebani utang, kinerjanya bisa terganggu,” terang
Wawali mengakui, memang sudah lama terjadi kebiasaan di kalangan PNS, yang jor-joran meminjam uang ke bank, dengan agunan SK pegawai. ”Karena didesak berbagai keperluan, SK-nya jadi sebagai agunan di bank. Begitu sudah lunas, disambung lagi, begitu terus. Para PNS mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah dan pihak bank dengan gampang menyetujui pemberian kredit. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan bank kepada PNS begitu besar. Karena pembayaran angsuran langsung potong gaji oleh perbendaharaan gaji di pemerintan,” jelas Wawali. (leriandokambey)
