Guru besar ekonomi Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., melontarkan penilaian tajam terhadap safari politik Jokowi yang kini tengah berlangsung di berbagai daerah.
Menurutnya, gerakan politik mantan Presiden ke-7 RI itu bukan sekadar urusan kekuasaan semata, melainkan berpotensi menjadi beban nyata bagi perekonomian Indonesia.
Rangkaian kunjungan yang telah dimulai dari Lampung dan dijadwalkan menyasar sejumlah provinsi lainnya itu berlangsung di saat rupiah sedang tertekan dan pasar modal bergejolak. Momen yang dinilai tidak tepat waktu.
Prof. Didik menegaskan, selama Jokowi masih memiliki jaringan pengaruh yang kuat di dalam lingkaran pemerintahan, setiap manuver politiknya otomatis akan berdampak pada dinamika ekonomi nasional.
Ini bukan sekadar soal 2029.
Janji ke Solo yang Tak Pernah Ditepati
Salah satu kritik paling menusuk dari Prof. Didik menyentuh soal konsistensi moral Jokowi sebagai negarawan.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Prof. Didik.
Menurut pengamat ekonomi politik ini, safari politik Jokowi merupakan langkah yang berdiri sendiri dan berpotensi memanaskan persaingan di antara elite kekuasaan. Situasi semakin kompleks karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—putra Jokowi—juga intens melakukan kunjungan ke berbagai daerah, menciptakan kesan mobilisasi politik dari dua arah sekaligus.
Akibatnya, perhatian elite pemerintahan berisiko tersedot oleh manuver politik, bukan terkonsentrasi pada kepentingan ekonomi rakyat.
Safari Politik Jokowi Dinilai Hambat Iklim Investasi
Dalam perspektif ekonomi politik, Prof. Didik menilai hubungan yang berpotensi merenggang antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi bisa memengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program-program ekonomi.
Persepsi pelaku usaha terhadap stabilitas politik pun ikut terpengaruh.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Lebih jauh, ia memperingatkan dampak konkret terhadap iklim bisnis.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Yang menarik, Prof. Didik justru menilai fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih cukup solid.
Inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi dinilainya berada pada level yang positif.
Tekanan ekonomi yang ada, tegasnya, lebih banyak bersumber dari faktor non-ekonomi—yakni dinamika politik itu sendiri.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Prof. Didik.
