Jakarta, BeritaManado.com — Universitas Paramadina menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7 Persen: Indonesia Bisa Apa?” secara daring melalui Zoom Meeting, pada Senin (28/4/2025).
Dalam paparannya, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, mengungkapkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen, berada di bawah ambang batas psikologis 5 persen.
“Ini merupakan konsekuensi dari warisan tantangan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan di era sebelumnya, dan kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Handi.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap optimistis dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun 2025.
Namun, menurut Handi, asumsi makro dan penyusunan APBN 2025 belum menunjukkan adanya terobosan signifikan.
“Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan, sebesar 4,9 persen. Ketergantungan yang tinggi ini justru mencerminkan kerentanan terhadap guncangan global,” jelasnya.
Stimulus fiskal melalui APBN, yang berkontribusi sekitar 15 persen terhadap PDB, dinilai tetap krusial.
Di tengah beban berat APBN, pemerintah mengandalkan berbagai program prioritas seperti Program Danantara dan program makan bergizi gratis, dengan total anggaran sekitar Rp 750 triliun.
Handi menyoroti pentingnya kesiapan dan perencanaan matang, terutama dalam program ambisius seperti pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih yang dialokasikan Rp400 triliun.
“Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu; proyek besar tanpa perencanaan kuat berisiko gagal,” tegasnya.
Terkait dinamika global, Handi mengingatkan bahwa dampak perang dagang internasional, khususnya proteksionisme Amerika Serikat, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi dunia, memperlambat konsumsi global, dan menunda investasi korporasi.
Meski demikian, ia melihat peluang baru dari kebijakan tarif terhadap produk asal China, Vietnam, dan Bangladesh.
Namun, di tengah peluang tersebut, Handi menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup rapuh.
“Utang negara yang mencapai Rp8.000 triliun, menurunnya daya saing, de-industrialisasi, serta lemahnya produktivitas dan kualitas SDM, membuat Indonesia dikategorikan sebagai negara berisiko ekonomi tinggi,” ujarnya.
Apalagi, kebutuhan pembiayaan utang pada 2025 dan 2026 masing-masing mencapai Rp 800 triliun.
Dalam enam bulan pertama pemerintahan baru, menurut Handi, belum terlihat rencana konkret yang realistis dan rasional.
Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap program-program unggulan seperti pembangunan 3 juta rumah per tahun, makan bergizi gratis untuk 83 juta siswa, Koperasi Merah Putih, serta Program Danantara.
Handi menegaskan, untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo perlu fokus pada tiga langkah utama, yakni: memperbaiki komunikasi kebijakan, memperkuat teknokrasi pemerintahan, dan meningkatkan kapasitas eksekusi di lapangan.
“Kita butuh langkah nyata, bukan hanya program ambisius. Pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang kokoh agar Indonesia mampu keluar dari jebakan risiko tinggi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” tutup Handi.
Dalam diskusi yang sama, Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, Dr M Rizal Taufiqurrahman, menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan minat dan daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global.
Ia juga menyoroti dampak signifikan dari kebijakan Trump Tariff terhadap perekonomian Indonesia.
Rizal mengungkapkan, situasi global yang tidak stabil telah menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi pesimistis.
IMF memperkirakan pertumbuhan negara-negara berkembang hanya sebesar 3,7 persen, dan pertumbuhan ekonomi global diprediksi turun menjadi 2,8 persen pada 2025.
“Ini membuat target pertumbuhan 5,2 persen dalam APBN menjadi tantangan berat, apalagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini ditetapkan sebesar 8 persen,” ujar Rizal.
Ia mengingatkan, periode krisis ekonomi global akan berlangsung lebih cepat, sehingga Indonesia perlu lebih inovatif, adaptif, dan responsif.
Rizal juga menyoroti trend menguatnya bilateralisme dan melemahnya multilateralisme yang dapat mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam konteks hubungan dagang, Indonesia tercatat menyumbang 18 persen dari defisit perdagangan Amerika Serikat.
Kebijakan tarif resiprokal hingga 32 persen terhadap produk Indonesia dinilai akan berdampak besar terhadap sektor manufaktur dan menyebabkan penurunan output beberapa komoditas.
Selain itu, Rizal memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat pada 2025 akibat fenomena jobless growth serta ketergantungan pada sektor informal dan industri berproduktivitas rendah.
Ia juga memproyeksikan penurunan angka impor jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang lebih efektif.
Sebagai antisipasi, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk fokus pada industrialisasi berbasis value chain, khususnya membangun industri intermediate dan manufaktur berbasis teknologi menengah.
Pengembangan riset dan pengembangan (R and D) di sektor baterai kendaraan listrik (EV) dan semikonduktor juga dinilai penting, disertai insentif fiskal agresif, reformasi perpajakan, serta penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
“Pasar Indonesia besar, namun gap antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan masih menjadi kendala utama,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Dr Piter Abdullah, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren penurunan kondisi ekonomi domestik.
“Gelombang PHK saat ini merupakan kelanjutan dari fenomena 2024, namun skalanya diperkirakan jauh lebih besar tahun ini,” ungkap Piter.
Ia menambahkan, laporan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Maret 2025 menunjukkan adanya degradasi, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, meski indeks secara keseluruhan masih di zona optimistis.
Ia menekankan bahwa menurunnya daya beli adalah konsekuensi logis dari memburuknya kondisi pasar tenaga kerja.
Piter mengkritisi narasi bahwa daya beli masyarakat masih kuat, hanya berdasarkan peningkatan penjualan mobil listrik.
“Ini argumen menyesatkan. Penurunan daya beli justru terjadi di mayoritas kelompok menengah ke bawah, sementara kekayaan kelompok atas meningkat sejak pandemi,” tegasnya.
Penurunan indeks penjualan riil selama Ramadan dan Idulfitri serta berkurangnya jumlah pemudik mempertegas lemahnya konsumsi domestik.
Menurutnya, rendahnya inflasi inti, yang turun ke kisaran 1 persen, bukanlah prestasi, melainkan sinyal lemahnya permintaan domestik.