Manado – Perseteruan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian amat disayangkan berbagai kalangan termasuk para pengamat di Sulut. Menurut mereka, kehadiran KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air sangat signifikan. Sehingga melemahnya peran KPK akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Sulut.
Maramis seorang pengamat sosial kepada Beritamanado mengungkapkan dengan dilucutinya kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan KPK di daerah ini. Contohnya gebrakan KPK terhadap korupsi oleh Walikota Manado, Jimmy Rogi. Demikian dengan penelusuran korupsi di pemerintah kota Tomohon.
Sayang, kasus tersebut belum juga membuahkan hasil. Dikhawatirkan melemahnya KPK justru membuat para koruptor di Sulut bergembira. CHRISTY MANARISIP.
Manado – Perseteruan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian amat disayangkan berbagai kalangan termasuk para pengamat di Sulut. Menurut mereka, kehadiran KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air sangat signifikan. Sehingga melemahnya peran KPK akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Sulut.
Maramis seorang pengamat sosial kepada Beritamanado mengungkapkan dengan dilucutinya kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan KPK di daerah ini. Contohnya gebrakan KPK terhadap korupsi oleh Walikota Manado, Jimmy Rogi. Demikian dengan penelusuran korupsi di pemerintah kota Tomohon.
Sayang, kasus tersebut belum juga membuahkan hasil. Dikhawatirkan melemahnya KPK justru membuat para koruptor di Sulut bergembira. CHRISTY MANARISIP.