Jakarta, BeritaManado.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengenai realisasi penerimaan pajak negara yang tercatat rendah hingga Oktober 2025.
Kondisi ini dipicu oleh perlambatan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2024 dan baru mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan di bulan Oktober.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025), Menkeu Purbaya mencatat bahwa penerimaan pajak hingga periode tersebut baru mencapai Rp 1.459 triliun.
Angka ini setara dengan 70,25 persen dari target (outlook) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 2.076,9 triliun.
Yang menjadi sorotan adalah realisasi ini lebih rendah 3,85 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang kala itu mencapai Rp 1.517 triliun.
Pemicu Utama: Perlambatan Ekonomi Sejak 2024
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa rendahnya penerimaan pajak adalah konsekuensi logis dari situasi ekonomi yang kurang ideal, terutama hingga September 2025.
“Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya enggak normal sampai September kemarin. Oktobernya baru mulai balik, belum keluar dari tekanan loh,” ujar Purbaya, dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Ia secara terbuka mengakui bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki opsi untuk menerapkan berbagai jenis pajak baru di berbagai sektor.
Namun, kebijakan membebani masyarakat dan pengusaha di tengah kesulitan justru dinilai kontraproduktif dan berpotensi membuat penerimaan pajak semakin anjlok.
“Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi akan lebih jatuh lagi,” tegasnya.
Purbaya menekankan bahwa pengusaha yang sedang mengalami kerugian tidak akan bisa membayar pajak, sehingga penekanan pajak hanya akan memicu resistensi.
“Kalau Anda tanya, ‘Kenapa pajak Anda turun segitu banyak?’. Ya waktu itu lagi susah. Kalau businessman lagi susah, dipajakin ribut pasti kan? Uang-uangnya juga enggak ada orang lagi rugi,” tambahnya.
Ia juga menyinggung bahwa pertumbuhan uang dasar (indikator kondisi moneter) sudah lesu sejak tahun 2024, menguatkan indikasi bahwa ekonomi sedang tertekan.
“Pertumbuhan uang itu sudah cukup lama lesu dari 2024. Jadi ekonomi masih susah. Apa mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita? Kita pasti hancur ya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu,” pintanya kepada anggota DPR.
Pemerintah Fokus pada Stimulus
Menghadapi kondisi ini, Menkeu Purbaya menilai Pemerintah harus memprioritaskan pemberian stimulus ekonomi besar-besaran.
Meskipun stimulus tersebut harus dilakukan dengan mengoptimalkan uang yang sudah ada, ia yakin langkah ini penting untuk menciptakan perbaikan ekonomi.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat (perbaikan). Tapi bukan berarti keadaan sudah normal,” katanya.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi pengumpulan pajak ke depan.
Ia juga menyoroti bahwa upaya perbaikan belum optimal karena hanya berasal dari sisi fiskal, sementara sisi moneter belum sepenuhnya membantu memulihkan mesin ekonomi.
Dalam suasana santai, Menkeu Purbaya bahkan berkelakar bahwa Kemenkeu siap menaikkan pajak anggota DPR apabila pertumbuhan ekonomi telah membaik.
“Saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti,” canda Purbaya, sembari menunjuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara yang turut hadir.
Purbaya memaparkan data kalau ekonomi sudah direm sejak tahun 2024 yang membuat pertumbuhan bank negatif.
“Kita susah, cuman waktu itu kita semua belum sadar dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini dan itu pun masih belum optimal karena kan fiskal ya fiskal. Masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter,” jelasnya.
(jenlywenur)
