Jakarta, BeritaManado.com — Pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang serius memerangi stunting.
Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah komando Purbaya Yudhi Sadewa, menggelontorkan Dana Insentif Fiskal (DIF) senilai total Rp300 miliar.
Kebijakan ini resmi berlaku per 10 November 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025.
Ini adalah bentuk dukungan Kemenkeu untuk mengejar target nasional penurunan stunting.
“Bahwa untuk mendukung penanganan stunting nasional, dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada daerah atas kinerja penanganan stunting di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021,” demikian kutipan pertimbangan dalam aturan tersebut, dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, Rabu (12/11/2025).
Dana segar Rp300 miliar ini akan dibagikan kepada 50 daerah yang terbukti memiliki kinerja penanganan stunting terbaik, yang terdiri dari 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.
Rata-rata, setiap daerah akan menerima alokasi antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
Namun, tiga daerah tercatat mendapatkan insentif paling besar berkat kinerjanya yang paling menonjol.
Kabupaten Tangerang memimpin dengan perolehan Rp7,22 miliar, disusul ketat oleh Kota Pasuruan (Rp7,15 miliar) dan Kota Madiun (Rp7,1 miliar).
Penting untuk dicatat, dana ini bukanlah “cek kosong”.
Pemda penerima insentif wajib menggunakan anggaran tersebut untuk program-program yang sudah ditentukan.
Aturan KMK secara ketat mengarahkan dana ini untuk belanja yang berdampak langsung pada gizi dan kesehatan masyarakat.
Program tersebut mencakup pengelolaan upaya kesehatan, pengadaan obat, alat kesehatan, dan makanan bergizi, pengembangan sistem air limbah dan persampahan, diversifikasi pangan, serta program keluarga berencana (KB).
(jenlywenur)
