Penulis: JenlyWenur
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih jauh dari status darurat energi, meski harga minyak dunia terus merangkak naik.
Pernyataan ini merespons langkah Filipina yang baru saja menetapkan status darurat nasional akibat krisis bahan bakar.
Menurut Purbaya, definisi “darurat” yang sebenarnya adalah ketika pasokan atau suplai energi benar-benar terputus, bukan sekadar adanya fluktuasi harga yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026), dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com
Waspada Dampak Perang AS-Iran
Meski kondisi saat ini dinilai terkendali, Purbaya tidak menampik adanya risiko jangka panjang, terutama jika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut.
Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan simulasi dan persiapan agar postur anggaran tetap kokoh di tengah ketidakpastian global.
Purbaya juga sempat menyinggung kritik publik terkait desain anggaran yang kerap dianggap rentan.
“Tapi kita harus siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus? Desain anggaran jelek, segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain enggak ada. Kan dihitung semua,” beber dia.
Defisit APBN Dijamin di Bawah 3 Persen
Menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan, Menkeu optimistis mampu mengendalikan defisit APBN agar tidak melewati batas aman 3 persen.
Ia meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memiliki instrumen pengendali yang cukup kuat untuk meredam gejolak harga minyak global.
“APBN saya bisa kendalikan, enggak tembus 3 persen. Cuma gini, orang-orang di luar itu, kalau menurut saya, agak awam tentang pengelolaan APBN. Jadi kalau semuanya naik, kan jebol. Kan kita punya langkah-langkah pengendalian APBN. Kita bisa kendalikan yang ini, kita bisa naikkan income yang ini, seperti itu,” pungkasnya.
Kontras dengan Kondisi Filipina
Kondisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan Filipina.
Sebelumnya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. Resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas lonjakan harga bahan bakar global yang dianggap mengancam stabilitas dalam negeri.
Melansir Al Jazeera, langkah ini memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah Filipina untuk mengambil tindakan cepat, termasuk membentuk komite khusus distribusi hingga melakukan pembayaran di muka guna mengamankan stok minyak mentah.
