MANADO – Wakil Gubernur Provinsi, Djouhari Kansil saat menerima tim supervisi e-KTP BPK-RI mengaku terbantu dengan kunjungan tim supervisi ini.
Karena itu, ujar dia, Pemprov akan memfasilitasi pelaksanaan supervisi di daerah ini dan meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait program e-KTP memberikan dukungan penuh kepada tim supervisi.
“Sejauh ini Pemerintah Provinsi Sulut telah melakukan sosialisasi mengenai persiapan penyelenggaraan e-KTP dan penyelenggaraannya secara teknis dilakukan di kabupaten/kota,” kata Kansil.
Dikatakan Kansil, e-KTP adalah program nasional yang perlu didukung dan disukseskan oleh semua pihak termasuk masyarakat yang akan memerolehnya.
“Pemerintah Provinsi Sulut akan bersama sama dengan instansi pengawas akan melakukan pengawasan penyelenggaraan program ini di kabupaten/kota yang menjadi ‘pilot project’,” katanya.
Tim yang terdiri dari enam orang tersebut dipimpin AM Bagus Pantja sebagai Pengendali Teknis dan Azmi Sefriadi sebagai Ketua Tim supervisi.
Penyelenggaraan e-KTP di Provinsi Sulawesi Utara bukan tanpa persoalan. Pemerintah kota/kabupaten sering terkendala dalam sumberdaya dan peralatan. Daerah juga sering tidak mengalokasikan dana pendamping menyambut anggaran penyelenggaran program ini di daerah.(del)
