Manado — Pihak DPRD Sulut memprediksi, proses pembahasan APBDP 2010 serta APBD 2011 bakal mengalami keterlambatan. Pasalnya menurut Djendri Keintjem, jadwal usulan draf APBDP serta penatapan KUA PPS APBD 2011 sudah terlambat beberapa bulan, yakni bulan Juni lalu.
“Sesuai dengan aturan, awal bulan Juni lalu usulan APBDP 2010 dan penetapan KUA PPS sudah dimasukkan ke Deprov untuk mulai dibahas. Kalaupun ada perubahan, nanti dimasukkan pada bulan Agustus. Namun sampai sekarang belum satupun usulan yang masuk,” jelas Keintjem.
Dengan demikian menurut Keintjem, pembahasan APBDP 2010 dan KUA PPS ABPD 2011 sangat-sangat terlambat dilakukan. Akibatnya, banyak program yang harusnya sudah bisa dijalankan terhambat karena keterlambatan pembahasan.
“Salah satu contoh adalah anggaran Pilkada Sulut yang berjumlah Rp116 miliar, dimana dalam kepakatan penetapan anggaran bakal diplot dalam APBDP. Jadi suka atau tidak suka sebagian anggaran tersebut harus ditata dalam APBDP,”jelasnya.(EN)
Manado — Pihak DPRD Sulut memprediksi, proses pembahasan APBDP 2010 serta APBD 2011 bakal mengalami keterlambatan. Pasalnya menurut Djendri Keintjem, jadwal usulan draf APBDP serta penatapan KUA PPS APBD 2011 sudah terlambat beberapa bulan, yakni bulan Juni lalu.
“Sesuai dengan aturan, awal bulan Juni lalu usulan APBDP 2010 dan penetapan KUA PPS sudah dimasukkan ke Deprov untuk mulai dibahas. Kalaupun ada perubahan, nanti dimasukkan pada bulan Agustus. Namun sampai sekarang belum satupun usulan yang masuk,” jelas Keintjem.
Dengan demikian menurut Keintjem, pembahasan APBDP 2010 dan KUA PPS ABPD 2011 sangat-sangat terlambat dilakukan. Akibatnya, banyak program yang harusnya sudah bisa dijalankan terhambat karena keterlambatan pembahasan.
“Salah satu contoh adalah anggaran Pilkada Sulut yang berjumlah Rp116 miliar, dimana dalam kepakatan penetapan anggaran bakal diplot dalam APBDP. Jadi suka atau tidak suka sebagian anggaran tersebut harus ditata dalam APBDP,”jelasnya.(EN)