Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan uji kompetensi pada pejabat eselon III diruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Kamis (8/3). Pelaksanaan uji kompetensi melalui tes Psikologi ini kepada pejabat eselo III dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Sulawesi Utara.
Ketua Himpsi Sulut Erens Sanggelorang, S.Psi. M.Si mengatakan, ini dilakukan adalah semata-mata bagaimana pemerintah Provinsi mampu menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kompetensinya guna memperoleh hasil yang maksimal dalam diri PNS itu sendir. Para PNS ini digodok untuk mendeskripsikan berbagai potensi mereka lewat tes Psikologi.
“Artinya itu bukan tujuan, cuma salah satu media atau cara meminimalisasi bias dari pada penempatan. Ini merupakan salah satu opsi, kan pendekatannya jelas the right man in the right place,” ujar Sanggelorang kepada BeritaManado.com.
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan Dr AZR Wenas ini menambahkan, pada era tahun tujuhpuluhan di Indonesia mayoritas lebih mengutamakan kemampuan intelegensi (IQ) dibanding dengan kemampuan lain seperti emotional intelligence (kecerdasan emosional) serta kecerdasan lainnya yang dimiliki setiap orang.
Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif dan produktif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar like and dislike.
“Itukan (IQ) lebih dominan, tetapi munculnya teori Daniel Goleman pada tahun sembilanpuluhan, wilayah kecerdasan emosi itu masuk, dimana dia mendefinisikan ulang apa arti cerdas. Sehingga justru pada saat ini menjadi terbalik, 60% – 70% pada era dulu sekarang tinggal 30% – 40%, asumsinya jelas orang yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi belum tentu produktif. Tetapi orang cedas secara emosional sudah pasti akan menjadi bintang ditempat kerjanya,” jelas Sanggelorang. (jrp)
Usut dulu siapa pelaksana tes psikologi di Dinas Pendapatan Daerah, tanya kompetensi tim tersebut apakah memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan tes psikologi
Anggaran 270 juta untuk kegiatan Pemetaan Potensi Diri (psikotes) dengan asumsi setiap pegawai di budget 150 ribu. Untungnya dimana kawan padahal ini adalah kegiatan terkait Reformasi Birokrasi dengan menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sulawesi Utara.
Satu lagi, apalah artinya kegiatan psikotes bila tidak dilaksanakan oleh seorang psikolog, sementara dalam kode etik psikologi; setiap pelaksanaan kegiatan psikotes harus dilakukan oleh psikolog atau dibawah suoervisi psikolog
POSSITIF TES SUPAYA PEJABAT COCOK.
NEGATIF
HONOR DEKAT BKD BIAR KERJA DI BANK TEMBUS. TES PEJABAT JUGA DEMIKIAN YANG DEKAT API TETAP DIPOSISIKAN. YANG JAUH DITENDANG. ANEH JUGA ADA BEBERAPA INSTANSI KANTOR DINAS SUDAH TES PHISIKOLOGI. TAPI TES LAGI. USUT ADA KEPENTINGAN APA.
SMOGA PEMKOT MANADO TIDAK MENGEKOR.
ini dimaksudkan BKD supaya kedepan torang dapa pemimpin birokrat yang tepat. nda sama dengan sekarang toh. ABS, Licik Dll ckckckckckckck
Menghabiskan anggaran sj proyek baru bkd. Tenaga honor yang 70 tenaga dimainkan apalagi 6000 pns