Penulis: Tim Redaksi
Manado — Tak lagi memegang kursi gubernur Sulawesi Utara, PDI Perjuangan menghadapi lanskap politik yang berbeda dibanding periode sebelumnya.
Namun sepanjang Juni hingga pertengahan Juli 2026, mesin partai berlambang banteng itu justru menunjukkan aktivitas organisasi yang padat.
Gerakannya tidak bertumpu pada panggung kekuasaan eksekutif provinsi. PDI Perjuangan Sulut memilih bekerja melalui tiga jalur yang saling menopang: konsolidasi struktur hingga akar rumput, mobilisasi kader lewat simbol ideologis Bulan Bung Karno, dan penguatan kapasitas legislatif di tingkat daerah.
Salah satu angka yang paling mencolok adalah 1.839 ranting.
Jumlah itu menjadi target konsolidasi PDI Perjuangan di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Utara.
Lalu, seperti apa pola pergerakan mesin PDI Perjuangan Sulut sepanjang Juni hingga pertengahan Juli 2026?
Konsolidasi Struktur: Mengejar 1.839 Ranting
Langkah paling mendasar yang ditempuh DPD PDI Perjuangan Sulut pada periode ini adalah memperkuat organisasi hingga unit terkecil.
Setelah menuntaskan pembentukan kepengurusan di seluruh 171 kecamatan se-Sulawesi Utara, partai berlambang banteng tersebut menetapkan target ambisius: merampungkan pembentukan pengurus ranting di 1.839 desa dan kelurahan pada awal Juli 2026.
Target ini dibahas dalam rapat koordinasi daring pada Rabu, 10 Juni 2026, yang dipimpin Sekretaris DPD Reza Rumambi bersama Wakil Sekretaris Bidang Internal Fabian Kaloh.
Rapat tersebut diikuti jajaran pengurus DPC dari 15 kabupaten/kota se-Sulut.
Semangat yang mengemuka cukup tegas: konsolidasi organisasi yang kuat harus dimulai dari desa dan kelurahan agar partai benar-benar hadir dan bekerja dekat dengan masyarakat — bukan sekadar menjadi mesin elektoral musiman menjelang kontestasi.
Langkah tersebut memperlihatkan pola kerja PDI Perjuangan yang khas: membangun kekuatan dari bawah.
Strategi ini menjadi semakin menarik karena dilakukan ketika PDI Perjuangan tidak lagi memegang akses kekuasaan eksekutif di level Provinsi Sulawesi Utara.
Bulan Bung Karno: Panggung Ideologis yang Bergulir Berminggu-minggu
Jika konsolidasi struktur merupakan kerja mesin organisasi di balik layar, Bulan Bung Karno 2026 menjadi panggung utama PDI Perjuangan di ruang publik Sulawesi Utara.
Rangkaian kegiatan dibuka meriah pada Sabtu, 30 Mei 2026, di Tondano, Kabupaten Minahasa.
Stadion Maesa dan Lapangan God Bless berubah menjadi “lautan merah” oleh ribuan kader dan simpatisan dari berbagai daerah.
Pembukaan diawali dengan Bung Karno Fun Walk, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan turnamen sepak bola usia muda Soekarno Cup U-17.
Acara dibuka langsung Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut sekaligus Bendahara Umum DPP, Olly Dondokambey.
Turut hadir sejumlah kader daerah, di antaranya anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahman Salehe.
Dari titik awal tersebut, rangkaian Bulan Bung Karno terus bergulir sepanjang Juni di berbagai kabupaten dan kota.
Termasuk peringatan yang digelar DPC PDI Perjuangan Kepulauan Sitaro, yang diwarnai pernyataan reflektif sejumlah kader mengenai makna kebangsaan.
Rangkaian itu kemudian mencapai puncaknya melalui final Soekarno Cup U-17 yang ditutup langsung Olly Dondokambey pada awal Juli 2026.
Persmin Junior tampil sebagai juara.
Pola tersebut menegaskan karakter organik visibility PDI Perjuangan Sulut: dibangun melalui simbol ideologis dan mobilisasi kader, bukan dari panggung kenegaraan.
Merawat Silaturahmi Politik: Dari Sapi Kurban hingga Musyawarah Cabang
Di sela agenda besar tersebut, PDI Perjuangan Sulut juga aktif merawat basis sosial melalui kegiatan yang lebih personal.
Menjelang Idul Adha akhir Mei 2026, Olly Dondokambey menyalurkan bantuan sapi kurban untuk warga Kepulauan Sangihe.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sangihe, Denny Roy Tampi, menegaskan langkah tersebut sebagai komitmen partai untuk “terus hadir di tengah masyarakat” dan menjaga silaturahmi antarumat beragama.
Momentum konsolidasi lokal turut berlangsung melalui sejumlah Musyawarah Anak Cabang atau Musancab di berbagai kabupaten.
Termasuk Musancab di Sangihe pada 21 Mei 2026 yang turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi XII Rio Dondokambey dan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.
Kehadiran sejumlah figur tersebut menunjukkan bagaimana jejaring politik PDI Perjuangan di Sulawesi Utara tetap luas meski tidak lagi memegang kursi gubernur.
Penguatan Kapasitas Legislatif: Bimtek Nasional di Makassar
Selain kerja struktural dan simbolik, PDI Perjuangan Sulut juga memperkuat sisi teknokratis kadernya di parlemen.
Pada 25–28 Juni 2026, dua legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bolaang Mongondow Timur, Rahman Salehe dan Meidy Lensun, mengikuti Bimbingan Teknis Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Makassar.
Agenda tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional bagi ratusan legislator partai untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas konstitusional.
Sikap kooperatif kader PDI Perjuangan di parlemen daerah juga tergambar dalam rapat paripurna DPRD Sulut pada 23 Juni 2026.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Jeane Lalujan, menyatakan dukungan atas pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Ranperda Perizinan Berusaha Daerah.
Sikap tersebut relatif lebih akomodatif dibanding beberapa fraksi lain dalam paripurna tersebut.
Membaca Pola Besarnya
Jika ditarik benang merah, pergerakan PDI Perjuangan Sulut sepanjang Juni hingga pertengahan Juli 2026 memperlihatkan strategi yang cukup konsisten.
Mesin partai bergerak melalui tiga lapis sekaligus: struktur organisasi hingga ranting, simbol ideologis lewat Bulan Bung Karno, dan penguatan kapasitas legislator di parlemen daerah.
Target 1.839 ranting menjadi fondasi paling bawah dari pola tersebut.
Di atasnya, Bulan Bung Karno memberi ruang mobilisasi sekaligus visibility di tengah publik. Sementara itu, jalur legislatif menjaga peran politik kader PDI Perjuangan dalam pembahasan kebijakan daerah.