Penulis : Ivan Xaverius
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang menimpa aktivis Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Dalam wawancara pada Jumat malam (13/3/2026), Pigai menegaskan bahwa tindakan premanisme dan kekerasan tidak boleh dibiarkan terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini. Negara ini adalah negara damai, aman, dan tidak boleh pernah melakukan kekerasan, apalagi menyiram air keras kepada rakyat Indonesia,” tegas Pigai.
Menurutnya, setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan demokrasi seharusnya diselesaikan dengan cara yang baik dan beradab, bukan melalui tindakan kekerasan.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang tanpa adanya intimidasi maupun kekerasan terhadap siapapun, termasuk terhadap para aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
Pigai menilai keberadaan komunitas civil society memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjalankan fungsi check and balance terhadap berbagai kebijakan dan dinamika pemerintahan.
“Atas nama pemerintah, saya prihatin dengan peristiwa ini dan tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Karena itu, Pigai meminta aparat kepolisian untuk bekerja serius dan mengusut tuntas kasus tersebut agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, yakni Andrie Yunus, serta keluarga korban.
“Sekali lagi saya minta kepolisian harus serius dan mengusut tuntas supaya keluarga korban bisa mendapatkan rasa keadilan. Hukum harus hadir untuk bangsa ini,” tutup Pigai.
