Oleh Novry Topit
Saya merasa tertarik dengan tulisan yang di publish oleh kawan saya, Abineno BM yang diberi judul Gaduh di Kapal Pemerintahan Maurits – Hengky.
Tulisan yang mengulistrasikan kejadian nyata pasca Pilkada Kota Bitung, atau sementara perekrutan Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas BUMD Kota Bitung, dan juga rekruitmen THL yang kesemuanya memumunculkan kegaduhan akibat dari keresahan oknum yang diistilahkan dengan “penghuni kapal” yang entah merasa kepentingannya tidak diakomodir atau memang kepentingannya tidak terakomodir akibat dari sistem yang diberlakukan.
Saya sebagai orang yang masuk kriteria sebagai penghuni kapal sebagai mana tulisan Abineno BM, ingin memberikan tulisan ini sebagai bentuk reaksi terhadap tulisan yang saya maksud, serta mencoba memberi pencerahan (konsturk berfikir) dari sudut pandang saya sebagai “penghuni kapal”.
Perumpamaan; Kapal Pilkada dan Kapal Pemerintahan
Dalam mengkonstruksi pemikiran kita mengenai kebijakan pemerintahan Kota Bitung, yang pertama kali harus kita pahami adalah beda status Maurits Mantiri-Hengky Honandar (MMHH) sebagai Calon Wali kota/Wakil Wali kota dan MMHH sebagai pejabat Wali kota/Wakil Wali kota.
Sebagai Calon Walikota/Wakil Walikota MMHH tentunya belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan, meski begitu banyak materi kampanye yg disampaikan sebagai wacana pra jabatan, dan di sisi lain MMHH juga harus membuka ruang kepada siapapun untuk memberikan dukungan, baik dengan kontrak politik ataupun sukarela.
Ketika menjabat MMHH dengan pasti telah memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya suatu kebijakan pemerintahan, termasuk mengendalikan sistem di dalamnya, dan tentunya MMHH tidak hanya memikirkan pihak yang terlibat aktif dalam memberikan dukungan politik, tapi MMHH harus memikirkan kemaslahatan seluruh masyarakat Kota Bitung.
Jika kita mengibaratkan ini dengan kapal, penggambaran sebenarnya adalah, pada saat Pilkada MMHH menaiki kapal yang dibuat oleh element pendukung, katakanlah Kapal Tim Pemenangan, Kapal Relawan, atau Kapal lainnya yang terlibat aktif dalam memberikan dukungan.
Saat ini kondisinya berbeda, karena kita semua kembali pada fitra setelah Pilkada usai, yakni kita akan menaiki satu kapal saja. MMHH sebagai pengemudinya dan kita semua-entah penghuni kapal-kapal yang berhasil sampe dermaga, atau penghuni kapal-kapal yang terjungkilbalik diterjang ombak Pilkada, semuanya wajib menaiki satu kapal saja.
Yang harus kita pahami bahwa, kapal yang kita naiki ini adalah kapal yang diwariskan oleh pengemudi yang lama kepada pengemudi yang baru, sehingga butuh perbaikan baik dalam sistem pelayaran atau pemenuhan ABK-nya.
Melayani atau yang dilayani?
Pada prinsipnya hanya ada dua golongan penghuni kapal di luar pengemudi, yakni ABK (yang melayani) dan penumpang biasa (yang dilayani).
Yang dimaksud dengan ABK adalah PNS struktural dan fungsional (yang menduduki suatu jabatan politik ataupun tidak), perangkat BUMD, serta perangkat pembantu pemerintahan seperti THL, Pala, dan RT, serta stake holder lainnya yang memiliki relasi politik dengan pemerintahan.
Sedangkan penumpang biasa adalah masyarakat awam yang nantinya menjadi objek atau sasaran pelayanan dari stake holder pemerintahan.
Sebagai penghuni kapal yang siap layar, saat ini kita diberi kesempatan seluas – luasnya untuk berkompetisi menjadi ABK.
Namun, sebagaimana wacana yang telah sampaikan pada saat Pilkada, kapten MMHH yang mengendalikan kemudi tentunya ingin mencari ABK terbaik yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada penghuni kapal. Sehingga, sudah sewajarnya sang kapten melakukan perekrutan terbuka untuk menyeleksi ABK yang nanti melaksanakan tugas pelayanan di saat kapal siap untuk berlayar.
Digitalisasi pelayanan kapal sudah dilaksanakan pada saat perekrutan ABK, oleh karenanya penting kedepannya seluruh penghuni kapal memahami pelayanan kapal berbasis digital agar akses pelayanan bisa tersalurkan dengan cepat, dan tepat.
