MANADO – Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2009 dimanfaatkan sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Mitra melakukan unjuk rasa penolakan logo Burung Merpati oleh pihak Pemkab Mitra.
“Kami ingin demo anti korupsi tapi sekarang masalah ini peling serius di Mitra,” ujar seorang pendemo. Ratusan warga berasal dari GAMKI, Pakasan Tonsawang, Pakasan Pasan, Pakasan Ponosakan, Brigade Manguni, Bamus Ponosakan dan Bamus Tonsawang mendesak Bupati Telly Tjangkulung membatalkan penggunaan logo baru Mitra.
Menurut Novie Kolinug, logo Manguni adalah simbol budaya Mitra sejak dulu, jika ada yang menggantinya akan berhadapan dengan rakyat Mitra, “daripada logo diganti lebih baik Bupati yang diganti,” teriak Novie disoraki ratusan pendemo lainnya.
Setelah didesak akhirnya Bupati bersedia menemui para pendemo, “saya hanya sebatas mengusulkan pergantian logo kepada Pemprop,” ujar Tjangkulung kepada pendemo termasuk beberapa politisi Golkar.
Demo dilanjutkan di Kantor DPRD Mitra yang disambut Ketua Dekab Tonni Hendrik Lasut dan sejumlah anggota dewan. DPRD akhirnya menandatangani surat pernyataan mendukung SK Gubernur yang menolak ranperda logo Merpati. (JRY)
MANADO – Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2009 dimanfaatkan sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Mitra melakukan unjuk rasa penolakan logo Burung Merpati oleh pihak Pemkab Mitra.
“Kami ingin demo anti korupsi tapi sekarang masalah ini peling serius di Mitra,” ujar seorang pendemo. Ratusan warga berasal dari GAMKI, Pakasan Tonsawang, Pakasan Pasan, Pakasan Ponosakan, Brigade Manguni, Bamus Ponosakan dan Bamus Tonsawang mendesak Bupati Telly Tjangkulung membatalkan penggunaan logo baru Mitra.
Menurut Novie Kolinug, logo Manguni adalah simbol budaya Mitra sejak dulu, jika ada yang menggantinya akan berhadapan dengan rakyat Mitra, “daripada logo diganti lebih baik Bupati yang diganti,” teriak Novie disoraki ratusan pendemo lainnya.
Setelah didesak akhirnya Bupati bersedia menemui para pendemo, “saya hanya sebatas mengusulkan pergantian logo kepada Pemprop,” ujar Tjangkulung kepada pendemo termasuk beberapa politisi Golkar.
Demo dilanjutkan di Kantor DPRD Mitra yang disambut Ketua Dekab Tonni Hendrik Lasut dan sejumlah anggota dewan. DPRD akhirnya menandatangani surat pernyataan mendukung SK Gubernur yang menolak ranperda logo Merpati. (JRY)