MANADO – Keberangkatan puluhan anggota DPRD Sulut ke luar negeri menjelang akhir masa jabatan 2014-2019 ini mendapat tanggapan pengamat politik Sulut Ferry Liando.
Kepada BeritaManado.com, Jumat (23/08/2019) siang ini, akademisi Unsrat ini menilai, apa yang dilakukan wakil rakyat penghuni gedung cengkeh sangat tidak wajar.
“Harusnya setiap anggaran yang digunakan oleh pejabat publik orientasinya adalah dampak pada kepentingan publik baik secara langsung atau tidak langsung,” tandas Ferry Liando.
Jika perjalanan dinas atau kegiatan sejenis, dicontohkannya seperti studi banding atau bimtek dilaksanakan di awal-awal menjabat, tentu akan berdampak pada kepentingan publik secara tidak langsung.
“Namun jika kegiatan-kegiatan dilaksanakan di akhir periode menjabat, maka sulit untuk berkorelasi pada kepentingan publik. Sehingga saya anggap itu sangat tidak wajar,” tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, jika yang mengikuti perjalanan dinas itu tidak terpilih lagi.
“Jika masih tepilih mungkin manfaatnya bisa saja ada. Namun demikan perjalanan itu tetap saja dituntut pertanggung jawabannya. Untuk apa kegiatan itu dilakukan,” tuturnya seraya mempertanyakn apakah kegiatan itu berkaitan dengan suatu program misalnya legislasi seperti pembuatan Perda atau program lainnya.
“Jika selesai perjalanan itu tidak diikuti dengan sesuatu kegiatan, maka wajar jika ada kritik publik,” katanya.
Diketahui, di akhir masa jabatan DPRD Sulut melakukan sejumlah kunjungan kerja ke luar negeri. Tercatat, di Agustus ini, sudah 5 negara menjadi tujuan wakil rakyt yakni Ceko, Hungaria, Prancis, Austria dan Kroasia.
(AnggawiryaZas)