Manado, BeritaManado.com — Aktivis anti korupsi terkemuka Sulawesi Utara (Sulut), Jeffrey Sorongan, mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki lonjakan laporan harta kekayaan dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, Hendro Satrio MK.
Sorongan menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Hendro Satrio dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data LHKPN itu, kata dia, harta kekayaan Hendro Satrio terus meningkat secara signifikan.
Tercatat, saat ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harta Hendro yang dilaporkan sebesar Rp2.914.296.528 pada 31 Desember 2021.
Jumlahnya naik menjadi Rp3.372.344.707 pada 31 Desember 2022 saat menjabat Kepala Balai.
Kekinian, kata dia, total kekayaan Hendro naik lagi menjadi Rp3.417.194.587 pada 31 Desember 2023 setelah ia menjabat sebagai Kepala Balai BPJN Sulut.
“Ya, patut ditelusuri harta kekayaan tersebut,” kata Sorongan, ketika ditanya soal laporan kekayaan Hendro.
Menurutnya, peningkatan kekayaan yang drastis sering kali menjadi indikasi adanya potensi praktik korupsi atau ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.
Permintaan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, khususnya dalam sektor infrastruktur yang kerap menjadi sorotan karena alokasi anggaran yang besar.
Sorongan berharap penyelidikan ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan sehingga publik bisa mengetahui kebenaran di balik kenaikan harta kekayaan tersebut.
Masyarakat dan berbagai pihak kini menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi, serta untuk menjaga integritas pejabat publik di Indonesia.
(***/jenlywenur)
