MANADO – Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sementara menganalisis kebutuhan PNS di jajaran pemerintahannya.
“Selain BKD, Satuan Kerja Perangkat Daerah juga harus melakukan hal serupa sehingga akan ditemukan berapa banyak kebutuhan PNS di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut,” kata Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil, Jumat (18/11).
Kansil menambahkan, hingga akhir tahun ini akan diketahui berapa proporsi kebutuhan PNS. Setelah itu, ujar dia akan dilanjutkan dengan rotasi atau transfer PNS.
“Bisa saja setelah dianalisasi kita masih butuh tenaga teknis. Kita akan minta dari kota atau kabupaten yang kelebihan PNS, namun sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan,” katanya.
Analisis PNS, kata Kansil, juga harus dilakukan BKD di kabupaten/kota. Pentingnya dilakukan hal ini agar bisa sinkron dengan kebutuhan di kota/kabupaten lainnnya ataupun dengan provinsi.
“Kami juga akan meminta data analisis termasuk di dalamnya berapa banyak PNS yang dibutuhkan ataupun berapa banyak kelebihannya. Di dalam data itu sudah harus lebih teknis kira-kita kualifikasi apa yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dia mengatakan, diperkirakan Pemerintah Provinsi Sulut sudah kelebihan sekitar 1.500 PNS. Hanya saja menurut dia, ribuan PNS ini masih akan tekniskan lagi latar belakangan kompetensinya.
“Kalau ada kabupaten/kota yang butuh tenaga teknis dari pemprov kami akan berikan. Karena itu kami tunggu hasil evaluasinya sehingga butuh tenaga teknis akuntan kami tidak berikan tenaga yang memiliki kompetensi pemerintahan. Datanya kami tunggu,” tandasnya.
Kansil, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut menegaskan, tahun ini pemprov tidak akan menerima PNS baik dari jalur umum dan tenaga honorer.
“Kami coba maksimalkan semua PNS yang ada. Apalagi kita juga mengikuti program moratorium PNS,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat ini, kata Kansil, BKD Provinsi akan melaksanakan rapat koordinasi. Rapat ini akan membicarakan semua persoalan PNS di daerah ini.(jor)
