Manado – Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk mengingatkan pemerintah melakukan sistem kontrol ketat terkait penyaluran dan penggunaan dana desa.
Hal tersebut diutarakan Tuuk pada rapat Pansus DPRD bersama SKPD Pemprov terkait LKPJ akhir masa jabatan Gubernur Sulut periode 2010-2015 yang berlangsung di Deprov hingga Rabu (24/6/2015).
“Bagaimana dengan sistem kontrol. Jika tidak ada saya kuatir akan banyak sangadi, aparat desa di tempat pijat, masuk penjara”, ujar Tuuk.
Legislator vokal PDIP ini mendesak pemerintah intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pembinaan aparat desa.
“Aparat desa termasuk BPD harus dilengkapi pengetahuan dan pemahaman penggunaan dana desa. Pun masyarakat didorong melakukan pengawasan sebelum terjadi penyelewengan”, tukasnya. (jerrypalohoon)
