Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Validitas data penduduk menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Manado. Hal itu ditegaskan Wali Kota Manado, Andrei Angouw, saat menghadiri kegiatan Pemutakhiran Data ManadoHub yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Manado, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dihadiri para camat, lurah, ketua lingkungan, tim ManadoHub, operator data, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Selain Wali Kota, materi juga disampaikan Asisten I Setda Kota Manado Yulises Oehlers, Kepala Dinas Kominfo Yanti Mongkau dan Kepala Dinas Sosial Lenda Pelealu.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan terkait pendataan warga menjadi fokus pembahasan. Mulai dari validitas identitas penduduk, status pekerjaan, data desil kesejahteraan, hingga ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Saat sesi dialog berlangsung, Andrei Angouw secara langsung menguji sejumlah kasus yang ditemukan di lapangan. Ia mempertanyakan kejelasan data beberapa warga yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial namun memiliki informasi pekerjaan maupun kondisi ekonomi yang belum terverifikasi dengan baik.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor utama dalam menentukan berbagai program intervensi sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Data yang tidak valid dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran,” tegas Angouw dalam arahannya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap warga yang telah berpindah domisili dari Kota Manado namun masih tercatat dalam sistem pendataan. Wali Kota meminta seluruh jajaran hingga tingkat lingkungan untuk melakukan verifikasi ulang secara berkala.
Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data kependudukan dapat berimplikasi pada penggunaan anggaran daerah dan berpotensi menjadi temuan pemeriksaan oleh auditor negara.
“Jangan sampai pemerintah membiayai program untuk warga yang sebenarnya sudah tidak berdomisili di Manado. Ini harus benar-benar diperhatikan karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Andrei juga menyoroti pentingnya pembaruan data sejak dini, termasuk pencatatan anak yang baru lahir maupun warga yang belum masuk dalam sistem pendataan. Menurutnya, keterlambatan atau kelalaian dalam penginputan data sering kali menimbulkan persoalan ketika masyarakat membutuhkan layanan pemerintah.
Ketika data dasar tidak tersedia, proses verifikasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih panjang dan rumit karena harus melalui berbagai tahapan administrasi.
Berbagai masukan dari camat, lurah, operator, dan ketua lingkungan turut menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan tersebut. Wali Kota menilai masih terdapat sejumlah data bermasalah yang perlu segera dibenahi karena berpengaruh langsung terhadap perencanaan program dan kebijakan Pemerintah Kota Manado.
Pemutakhiran Data ManadoHub sendiri menjadi bagian dari upaya Pemkot Manado membangun basis data terpadu yang dapat digunakan lintas perangkat daerah, mulai dari Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Tenaga Kerja.
Melalui data yang akurat, pemerintah berharap setiap program pelayanan publik dan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
