Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Mapalus Pra-Gib Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi damai di Kantor DPRD Sulut, Kamis (25/06/2026) dan tertuang dalam dokumen bertajuk Pernyataan Sikap dan Komitmen Kebangsaan Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus Dukung Kepemimpinan Prabowo-Gibran (Mapalus Pra-Gib) Sulut.
Dalam tuntutan, koalisi menegaskan bahwa mereka hadir untuk mengawal jalannya pemerintahan hasil Pemilu 2024 sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang.
“Beri kesempatan Prabowo-Gibran bekerja dengan tenang. Pemilu telah selesai, saatnya seluruh komponen bangsa mendukung program-program kerakyatan demi kesejahteraan rakyat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap yang disampaikan salah satu koordinator aksi, Douglas Panit.
Sementara itu, Tonaas Tommy Pantouw selaku Ketua Pra-Gib 08 Sulut menyatakan, Koalisi Mapalus Pra-Gib, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperoleh mandat rakyat secara sah dan konstitusional. Karena itu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan serta menghentikan narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Selain menegaskan dukungan terhadap stabilitas pemerintahan, kami ini juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dan disambut pekikan merdeka dari massa aksi.
Di antaranya adalah pelaksanaan delapan Program Hasil Terbaik Cepat atau Asta Cita, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.
Menurut mereka, program MBG memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Tak hanya itu, Koalisi Mapalus Pra-Gib juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Mereka meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Dalam dokumen tersebut juga terdapat seruan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Khusus untuk Sulut, koalisi ini turut menyatakan dukungan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam mempercepat realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Mereka menilai percepatan WPR akan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan manfaat ekonomi bagi para penambang lokal serta masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan rakyat.
Sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban, seluruh peserta aksi yang tergabung dalam Mapalus Pra-Gib juga diimbau untuk tetap mematuhi aturan, menjaga kebersihan lokasi kegiatan, menghindari provokasi, serta menghormati aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya penyampaian aspirasi.
Adapun rencananya, pasca aksi di DPRD Sulut, Koalisi Mapalus PraGib akan melanjutkan orasi di Kantor Gubernur dan Polda Sulut.
