Namun apresiasi tersebut akan beriringan dengan pengawalan secara terstruktur. Dari perspektif ilmu administrasi, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan desain kelembagaan yang mengarah pada pertahanan berbasis ekonomi.
Bukan sekadar jargon hijau dan biru, tetapi sistem yang memastikan bahwa dari pulau terkecil hingga dermaga terdalam, setiap elemen pembangunan adalah penjaga kedaulatan.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE punya peluang memunculkan sejarah: menggeser logika pembangunan dari konsumsi ke ketahanan, dari pertumbuhan ke keadilan spasial, dari darat ke laut, dari Indonesia daratan ke Indonesia samudera.
Dalam dunia yang terpolarisasi oleh konflik dagang dan kompetisi blok ekonomi, Sulawesi Utara bisa menjadi otonomi yang berdaulat secara administratif dan berdampak secara strategis.
_Referensi:_
1. Andres, J. M., et al. (2023). Fragmented Marine Governance in Indonesia. Nature Sustainability.
2. Voyer, M., et al. (2018). The Blue Economy in Asia-Pacific. Marine Policy.
3. Howlett, M., et al. (2020). Designing Subnational Governance for Sustainability. Journal of Comparative Policy Analysis.
4. Hiedanpää, J., et al. (2015). Institutional Liminality and the Governance of Adaptation. Ecology and Society.
5. Osborne, S. (2020). Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society. Routledge.
6. Klijn, E.-H. & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks in the Public Sector. Routledge.
7. Winarno, B. (2023). Perbatasan sebagai Titik Lemah Negara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
(***/Jhonli Kaletuang)
