Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan gagasan besar sektor kepulauan dengan basis pertahanan ekonomi ala Gubernur Yulius Selvanus yang merupakan Purnawirawan Jenderal bintang dua untuk diimplementasikan dalam bingkai perencanaan sulut kedepan.
Sementara itu, daratan hijau Sulut khususnya kawasan agroforestri dan hutan rakyat menjadi peluang baru untuk transformasi energi hijau dan pengembangan industri berbasis sumber daya terbarukan. Namun, peluang ini baru akan efektif bila tata kelolanya tidak lagi bersifat sentralistik sektoral, melainkan partisipatif dan berbasis kelembagaan daerah.
IMPROVEMENTS: Reformasi Tata Kelola dan Desain Institusi Lintas-Batas
Saat ini Sulut telah mencantumkan niat untuk digitalisasi layanan, penguatan data sektoral, dan reformasi sistem informasi pembangunan daerah. Namun dalam perspektif ilmu administrasi, Masih diperlukan tata kelola jaringan (network governance) yang menghubungkan aktor negara dan non-negara, termasuk pelaku UMKM, nelayan, diaspora, hingga penjaga pulau.
Dalam rumusan perencanaan Gubernur Yulius Selvanus mulai menampakan peta jalan transformasi kelembagaan berbasis resilience governance. Bagaimana menghadirkan aparatur yang bukan hanya melayani, tapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan merespons perubahan global? Sebagaimana ditulis oleh Klijn dan Koppenjan (2016), reformasi administratif hanya berhasil bila diikuti oleh perubahan logika kerja: dari solo menjadi kolaboratif, dari sektoral menjadi terintegrasi, dari birokratis menjadi adaptif dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
STRENGTHS: Posisi Geopolitik dan Budaya Maritim sebagai Modal Administratif
Sulut memiliki dua kekuatan utama: posisi geopolitik dan kohesi sosial budaya. Secara spasial, Sulut adalah penghubung antara Indonesia Timur dan Pasifik Barat.
Dalam Journal of Asian Geopolitics (2022), posisi ini dikaji sebagai “peripheral hub” yang berperan dalam stabilitas kawasan. Sementara itu, dari sisi sosial, Sulut dikenal sebagai daerah dengan toleransi tinggi, responsif terhadap inovasi, dan memiliki sejarah panjang ekonomi rakyat berbasis laut.
Inilah yang disebut oleh Osborne (2020) sebagai public value capital. Potensi strategis ini semntara dimaterialisasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Bila Sulut membangun economic defense zones berbasis budaya lokal dan perdagangan maritim, maka ia tidak sekadar membangun provinsi, melainkan menjadi ujung tombak pertahanan ekonomi nasional.
EXCEPTIONS: Fragmentasi, Bias Daratan, dan Ancaman Ketimpangan Baru
Namun dibalik peluang dan kekuatan, terdapat kelemahan sistemik yang tidak boleh diabaikan. seperti masih bias daratan lebih banyak proyek besar di Manado dan Minahasa dibanding Talaud dan Sangihe.
Ini menciptakan ketimpangan struktural baru. namun dari pada itu, Gubernur secara tegas memetakan pola pembangunan baru sulawesi utara yaitu membangun dari pinggiran. strategi konkret berupa mengintegrasi data lintas sektor, yang merupakan bagian vital untuk pengambilan kebijakan yang presisi serta meningkatkan kolaborasi yang harmonis dari semua sektor.
Fragmentasi vertikal dan horizontal ini berisiko menjadi institutional void sebagaimana dikemukakan Hiedanpää et al. (2015) yang melumpuhkan daya kelola daerah ketika kebijakan pusat dan daerah tidak harmonis.
Maka dari itu, Perencanaan pembangunan utama Sulut adalah menjahit kembali jejaring kelembagaan agar tidak ada satu pulau pun yang tertinggal dari arus pembangunan dan dari garis pertahanan.
Penutup: Membangun Sulut sebagai Frontline of Economic Sovereignty
Rancangan Pembangunan Sulawesi Utara 2025–2029 oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE yang merupakan seorang Pensiunan Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Mayor Jendral yang sudah barang tentu memahami keadaan pertahanan dengan kombinasi kebijakan ekonomi yang inklusif.
Ini adalah bagian pengimplemntasian bidang keilmuan Yulius sebagaimana kita ketahui, gubernur YSK adalah sarjana ekonomi yang berlatar belakang pertahanan. maka layak diapresiasi karena berani memadukan pembangunan berbasis potensi dan pendekatan keberlanjutan.
