Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).
Opini WTP tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diterima Pemprov Sulut, menandakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional dan objektif.
“Atas nama Pemprov Sulut saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif,” ujar Gubernur Yulius.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Yulius mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian tersebut.
“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” tegasnya.
Ia menambahkan, opini WTP bukan sekadar bentuk pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, melainkan amanah untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berintegritas demi kepentingan masyarakat.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang masih berulang dari tahun ke tahun. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” katanya.
Lebih lanjut, Yulius mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor regulasi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta akuntabilitas yang kuat.
Ia mengajak seluruh jajaran Pemprov Sulut menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan guna memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
“Dengan semangat tersebut, kita semua optimistis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Sulut yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” pungkasnya.
