Oleh Fiko Onga
Staf Khusus Gubernur Bidang Politik dan Kebijakan
Pendahuluan: Ketika Ekonomi Bertemu Pertahanan
Manado, BeritaManado.com – Di ujung utara Nusantara, Sulawesi Utara tidak hanya memikul tanggung jawab pembangunan, tetapi juga peran strategis sebagai gerbang geopolitik Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Ketika gagasan Gubernur Sulut periode 2025-2030 yang terinternalisasi dalam visi pembangunan lima tahun kedepan untuk Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Ada yang menarik dalam gagasan Gubernur Sulut yakni, bukan hanya agenda infrastruktur atau pelayanan publik, tetapi juga narasi diam-diam tentang pertahanan berbasis ekonomi konsep yang jarang disebut namun sangat terasa urgensinya.
Dalam dunia global yang penuh ketegangan dan regionalisasi baru, bagaimana seharusnya kita membaca arah pembangunan sulawesi utara ini? Bagaimana kekuatan ekonomi lokal bisa menjadi benteng pertahanan negara?
Dengan menggunakan pendekatan NOISE (Needs, Opportunities, Improvements, Strengths, Exceptions), artikel ini menelaah secara kritis gagasan perencanaan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dari sudut pandang ilmu administrasi publik khususnya dalam ranah governance, kewilayahan, dan inovasi kelembagaan untuk memahami bagaimana strategi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara implisit menjadi bagian dari sistem pertahanan negara non-militer.
NEEDS: Ketimpangan Fiskal dan Kebutuhan Perbatasan yang Terabaikan
Dalam terminologi ilmu administrasi, kebutuhan (needs) bukan sekadar identifikasi kekurangan, melainkan diagnosis kelembagaan terhadap relasi antara tugas negara dan kenyataan lapangan. Perencanaan Sulawesi Utara secara jujur mengakui keterbatasan fiskal, ketimpangan pelayanan dasar di wilayah kepulauan, dan aksesibilitas di perbatasan darat-laut seperti di daerah Sitaro, Talaud dan Sangihe.
Dari sudut pandang pertahanan ekonomi, ini adalah titik rawan. Ketika negara lalai hadir di perbatasan, ekonomi informal lintas batas berkembang tanpa kendali, bahkan menjadi kanal penetrasi ekonomi negara tetangga.
Sebagaimana ditulis oleh Winarno (2023) dalam Jurnal Administrasi Negara, lemahnya sistem distribusi pelayanan dasar di wilayah perbatasan dapat mengikis legitimasi negara. Maka kebutuhan Sulut bukan hanya tentang jembatan dan pelabuhan, tapi juga konsolidasi kehadiran negara dalam wujud birokrasi yang tanggap dan tangguh.
OPPORTUNITIES: Laut Biru, Langit Bersih, dan Daratan Hijau sebagai Benteng Ekonomi
Sulut memiliki peluang luar biasa yang tidak semua provinsi miliki: KEK Bitung, pelabuhan internasional, kawasan KSPN Likupang, dan akses laut langsung ke Pasifik.
Tetapi peluang ini tidak otomatis berubah menjadi kekuatan kecuali jika dikelola dalam desain kelembagaan yang adaptif dan terkoordinasi.
Ekonomi biru melalui industri perikanan, pariwisata maritim, dan pasar ekspor ikan terpadu dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi dan kontrol kedaulatan sumber daya.
World Bank (2021) menyebut ekonomi biru sebagai instrumen pertahanan lunak negara-negara kepulauan. Namun, seperti dikritik oleh Andres et al. (2023) di Nature Sustainability, peluang ini akan hilang bila tata kelola ruang laut masih disandera ego sektoral.
Rancangan pembangunan Sulut saat ini tengah dan bahkan sudah mengarah ke zona integrasi darat-laut, tapi perlu lebih radikal dalam mendesain coastal command center struktur administrasi terpadu antara dinas kelautan, pariwisata, perdagangan, dan perhubungan.
