Manado, BeritaManado.com – Dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2017, dibantah pihak sekretariat DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum, Jackson Ruaw, mengatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum ada.
“Karena belum ada LHP berarti belum ada informasi tentang ada atau tidaknya temuan BPK. Jika ada isu-isu atau dokumen-dokumen yang tersebar bahwa ada temuan pada kegiatan reses tahun 2017 anggota DPRD Sulut itu adalah tidak benar!” Tegas Jackson Ruaw melalui rilis kepada wartawan, Selasa (22/5/2018).
Dijelaskan Jackson Ruaw, pada pekan lalu, anggota DPRD dan staf pendamping reses yang diundang BPK hanya untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait kegiatan reses anggota DPRD.
“Hasil dari klarifikasi tersebut akan menjadi bagian dari proses dan hasil pemeriksaan BPK yang akan dituangkan dalam LHP,” pungkas Jackson Ruaw.
Diketahui, sebelumnya diberitakan media bahwa sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sempat dipanggil BPK perwakilan Sulut terkait anggaran reses 2017.
(JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2017, dibantah pihak sekretariat DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum, Jackson Ruaw, mengatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum ada.
“Karena belum ada LHP berarti belum ada informasi tentang ada atau tidaknya temuan BPK. Jika ada isu-isu atau dokumen-dokumen yang tersebar bahwa ada temuan pada kegiatan reses tahun 2017 anggota DPRD Sulut itu adalah tidak benar!” Tegas Jackson Ruaw melalui rilis kepada wartawan, Selasa (22/5/2018).
Dijelaskan Jackson Ruaw, pada pekan lalu, anggota DPRD dan staf pendamping reses yang diundang BPK hanya untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait kegiatan reses anggota DPRD.
“Hasil dari klarifikasi tersebut akan menjadi bagian dari proses dan hasil pemeriksaan BPK yang akan dituangkan dalam LHP,” pungkas Jackson Ruaw.
Diketahui, sebelumnya diberitakan media bahwa sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sempat dipanggil BPK perwakilan Sulut terkait anggaran reses 2017.
(JerryPalohoon)