Manado – Menyongsong 71 tahun merdeka namun pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
Salah-satu indikator pendidikan Indonesia belum merdeka menurut Ketua Komisi 4 DPRD Sulut bidang Kesra, James Karinda, anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai perintah undang-undang belum dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.
“Misalnya anggaran pendidikan dari APBD Provinsi masih di sekitaran 4 persen, sangat jauh dari harapan. Pemerintah harus secepatnya menyadari jika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Karinda usai rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Selasa (16/8/2016) pagi.
Karinda berharap kebijakan anggaran pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw kedepan tak melupakan sektor pendidikan salah-satunya dengan cara pembebasan biaya pendidikan untuk SMA serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP.
“Kalau mau anak-anak kita berkualitas dan orang tua tidak terlalu dibebankan maka pemerintah harus membebaskan biaya pendidikan. Kami tunggu di APBD 2017 mendatang,” jelas anggota DPRD tiga periode ini. (jerrypalohoon)
