Nasional

Hoaks dan Ujaran Kebencian Ancam Kerukunan Umat Beragama di Ruang Digital

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia Tahun 2026 di Kupang.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia Tahun 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).

Penulis: Tim Redaksi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengambil peran lebih besar dalam membendung disinformasi di ruang digital.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia Tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).

ADVERTISEMENT

Meutya menilai keterlibatan tokoh agama semakin dibutuhkan di tengah maraknya informasi palsu dan ujaran kebencian yang membawa sentimen agama.

Jika tidak diantisipasi, informasi semacam ini berpotensi memprovokasi masyarakat, memicu konflik, sekaligus mengganggu kerukunan antarumat beragama.

Dalam forum nasional tersebut, Menkomdigi secara khusus meminta FKUB menjadi mitra pemerintah untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat.

Peran tokoh agama dinilai penting agar perbedaan keyakinan tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk memecah persatuan.

“Digitalisasi dapat membantu komunikasi, tetapi di saat bersamaan juga dapat mengganggu atau mendisrupsi komunikasi yang saat ini sudah terjalin dengan amat baik di antara kita,” ujarnya.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Selain disinformasi dan misinformasi, masyarakat juga menghadapi penyebaran ujaran kebencian yang dapat berujung pada diskriminasi hingga kekerasan.

Ancaman tersebut semakin besar dengan hadirnya teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini memungkinkan siapa saja membuat gambar, suara, hingga video palsu yang terlihat seperti kejadian sebenarnya.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa, termasuk ketika informasi yang dimanipulasi membawa isu keagamaan.

“Karena memang yang paling mudah digunakan sebagai misinformasi adalah hal-hal yang menyangkut agama. Padahal tidak benar. Jadi, ini kenapa FKUB menjadi penting sekali,” tegasnya.

Konferensi Nasional FKUB Soroti Ancaman Disinformasi Agama

Menurut Meutya, FKUB mempunyai posisi strategis untuk menjaga agar perbedaan keyakinan tidak berubah menjadi sumber pertentangan.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku dalam interaksi masyarakat secara langsung, tetapi juga ketika komunikasi berlangsung melalui platform digital.

Ia mengingatkan bahwa menjadikan agama sebagai alat untuk menyerang kelompok lain tidak akan memberikan kemenangan kepada siapa pun. Karena itu, para pemuka agama diharapkan ikut membangun komunikasi yang sehat dan menghormati keberagaman.

Meutya juga menyampaikan permintaan khusus agar FKUB mengambil bagian aktif dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan.

“Kami memohon kepada FKUB untuk berkenan menjadi penggerak ketahanan informasi di tengah masyarakat. Berkenan membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman,” ungkapnya.

Ajakan tersebut sekaligus menempatkan tokoh agama sebagai bagian penting dalam membangun budaya bermedia digital yang bertanggung jawab.

Edukasi kepada masyarakat diperlukan agar informasi yang beredar tidak langsung dipercaya atau disebarkan tanpa pemahaman yang benar.

Literasi Digital Anak Jadi Perhatian Menkomdigi

Selain mengajak FKUB menangkal disinformasi, Meutya meminta para pemuka agama memperluas pendidikan literasi digital di lingkungan masyarakat.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada orang tua dan anak-anak. Keduanya membutuhkan pemahaman mengenai penggunaan teknologi digital secara bijak, termasuk menghadapi berbagai risiko yang muncul dari aktivitas di internet.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui PP TUNAS yang ditujukan untuk melindungi anak dari risiko ruang digital. Perlindungan itu mencakup paparan konten yang tidak sesuai usia hingga ancaman kecanduan digital.

Meutya menegaskan, pembangunan konektivitas digital tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan akses internet. Pemerintah juga perlu memastikan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga persatuan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3) sebagai landasan pembangunan ekosistem digital. Melalui prinsip tersebut, konektivitas diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perlindungan kehidupan sosial.

“Tidak ada makna membangun infrastruktur kalau tidak berujung kepada keterjagaan rasa kebersamaan kita dan rasa kerukunan kita,” tandas Meutya.

Pesan dalam Konferensi Nasional FKUB tersebut menegaskan bahwa menjaga ruang digital tetap sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam merawat kerukunan.