
Penulis: Tim Redaksi
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan tidak akan mundur dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang. Ia memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa intervensi pihak mana pun, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan ketentuan perundang-undangan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Reza saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama sejumlah elemen masyarakat di Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026). Pertemuan itu berlangsung setelah mahasiswa menggelar aksi penyampaian aspirasi untuk mendesak kepastian hukum atas perkara yang menjadi perhatian masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian kepolisian, tetapi juga memunculkan solidaritas mahasiswa terhadap korban berinisial RBM dan keluarganya. Mereka meminta agar proses hukum berjalan transparan dan tidak terpengaruh oleh jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
Sejumlah organisasi yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain PERMASMI, GMKI, IPA, IKIF, BEMNUS, PMKRI, GMNI Kupang, HMI Kupang, LPDR, OKP Lokal, OKP Kupang, serta Persatuan Pelajar Amfoang Timur.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap korban sekaligus dorongan agar negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
Mereka juga mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi alasan seseorang terhindar dari pertanggungjawaban hukum.
Aliansi mendesak Polda NTT menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan apabila persyaratan hukum terpenuhi, serta memanggil dan memeriksa Bupati Kupang sesuai prosedur.
Kapolda NTT Ungkap Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang
Selain meminta kepastian pemeriksaan terhadap pihak terlapor, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Di antaranya pemasangan garis polisi di rumah jabatan Bupati Kupang, pengamanan barang bukti, transparansi penanganan perkara, hingga pemenuhan hak restitusi korban.
Mereka juga mempertanyakan perkembangan pemeriksaan saksi, keberadaan barang bukti, hasil visum, serta kepastian waktu pemeriksaan Bupati Kupang.
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat yang ikut mengawal proses penegakan hukum.
Ia menilai aspirasi yang disampaikan bukan sebagai tekanan terhadap institusi kepolisian, melainkan dukungan agar Polda NTT menjalankan tugas secara benar.
“Saya tidak merasa ini sebagai tekanan buat kami, tetapi saya merasa ini sebagai dukungan pada Polda Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Irjen Reza.
Kapolda juga memastikan tidak pernah menerima intervensi untuk menghambat penanganan perkara sejak laporan diterima pada 12 November 2026.
“Sampai detik ini, sejak kami menerima laporan tanggal 12 siang, saya sama sekali tidak menerima intervensi untuk menghalang-halangi penyidikan ini dengan benar. Justru saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional, dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa setiap tahapan harus mengikuti prosedur hukum agar proses penanganan perkara tidak mengalami cacat hukum.
“Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus,” tegas Kapolda.
Dalam kesempatan itu, Reza turut memaparkan perkembangan penanganan perkara. Penyidik telah memanggil dan memeriksa lima orang saksi, termasuk korban, orang tua korban, pihak yang mengantar korban, serta orang-orang yang mengetahui peristiwa sebelum maupun sesudah kejadian.
Pada hari audiensi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi tambahan. Namun, keduanya belum hadir hingga waktu pemeriksaan yang ditentukan sehingga penyidik mendatangi tempat atau kediaman mereka untuk melakukan pemeriksaan.
Kapolda juga mengonfirmasi hasil visum et repertum telah diterima penyidik pada sore hari pelaksanaan audiensi. Selain itu, penyidik telah berkonsultasi dengan ahli psikologi forensik dan menerima surat keterangan dari pihak terkait untuk mendukung proses pembuktian.
“Jadi tinggal kita menunggu pemeriksaan dua saksi kunci ini. Kita akan berikutnya melakukan gelar untuk menentukan, baik sidik atau tidak,” jelasnya.
Seluruh keterangan saksi, hasil visum, dan barang bukti selanjutnya akan dianalisis sebelum penyidik menentukan peningkatan status perkara.
Pemeriksaan Bupati Kupang Dikoordinasikan dengan Bareskrim
Mengenai tuntutan pemeriksaan Bupati Kupang, Kapolda menjelaskan bahwa terdapat prosedur administrasi yang harus dilalui ketika penyidik hendak memeriksa pejabat negara.
Polda NTT telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri terkait pengajuan surat permohonan izin pemeriksaan. Surat dari penyidik akan diteruskan ke Bareskrim, kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh izin sesuai ketentuan.
“Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan,” ungkapnya.
Untuk memperkuat penanganan kasus, Polda NTT juga membentuk tim khusus yang akan mendukung Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO).
Tim tersebut melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Jumlah penyidik turut ditambah untuk mempercepat pemeriksaan, pendalaman alat bukti, dan penyelesaian administrasi perkara.
“Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar,” jelas Reza.
Ia mengingatkan agar percepatan penanganan tidak mengabaikan tahapan hukum.
“Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang,” tambahnya.
Kapolda NTT Tegaskan Tidak Toleransi Pelanggaran Anggota
Di luar penanganan perkara tersebut, Reza turut menegaskan komitmennya mengawasi perilaku seluruh personel kepolisian di wilayah NTT.
Dengan jumlah sekitar 11.000 anggota Polri, ia mengakui kemungkinan adanya oknum yang melakukan pelanggaran tetap ada. Namun, ia memastikan akan memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti menyimpang.
“Kita punya anggota ada 11.000 polisi di sini. Sangat mungkin ada satu, dua, tiga, sepuluh yang masih main-main. Tapi saya tidak ragu untuk memecat orang-orang seperti itu di bawah saya,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak segan melaporkan tindakan anggota kepolisian yang tidak sesuai aturan.
“Saya datang ke sini sebagai Kapolda, langsung hari itu juga saya wakafkan nyawa saya untuk keamanan dan ketertiban di Nusa Tenggara Timur ini dan menegakkan hukum setegak-tegaknya,” ujar Reza.
Kapolda sekaligus menjamin kebebasan mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi selama kegiatan berlangsung tertib, tidak merusak fasilitas, serta tidak merugikan pihak lain.
“Yang rekan-rekan lakukan saat ini adalah satu bentuk solidaritas terhadap sesama warga NTT, sesama perempuan NTT. Saya sangat apresiasi,” katanya.
Ia juga membuka akses komunikasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan perkara melalui Dit PPA-PPO, Humas Polda NTT, maupun bertemu langsung dengannya.
“Tidak akan ada yang saya tutup-tutupi, kecuali memang konsumsi untuk persidangan. Silakan dimonitor kasus ini. Terbuka akses, bisa langsung melalui Dir PPA, melalui Humas, atau ketemu di mana pun ketemu saya, tanya,” tegasnya.
Di akhir audiensi, Reza mengungkapkan bahwa kasus tersebut turut menyentuh sisi kemanusiaannya sebagai seorang ayah dan suami yang memiliki anggota keluarga perempuan.
“Istri saya perempuan. Anak saya dua perempuan semua. Dari dengar laporan itu, saya sudah dapat tekanan sendiri di rumah,” ungkapnya.
