
Penulis: Tim Redaksi
Utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia masih berada di angka lebih dari Rp100 triliun. Namun, di tengah besarnya pembiayaan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi yang perlu menjadi perhatian.
Tingkat risiko kredit macet industri pinjaman daring meningkat hingga melampaui ambang batas 5 persen.
Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, tumbuh 17,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 mencapai 5,36 persen, meningkat dari 4,73 persen pada Agustus 2026.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena industri pinjaman daring terus memperluas akses pembiayaan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan menghadapi peningkatan risiko gagal bayar.
Kredit Macet Pinjol Lewati Ambang Batas
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan pentingnya menjaga kualitas pendanaan di tengah pertumbuhan industri.
Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 5 November 2026, Agusman menyampaikan bahwa perkembangan kualitas pendanaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) terus menjadi perhatian regulator.
Peningkatan TWP90 dari 4,73 persen menjadi 5,36 persen menunjukkan risiko kredit macet industri naik 0,63 poin persentase hanya dalam satu bulan.
Jika dibandingkan dengan September 2025 yang berada di level 2,82 persen, tingkat risiko tersebut juga mengalami peningkatan cukup besar.
TWP90 merupakan indikator yang menggambarkan proporsi pendanaan dengan keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo.
Angka 5,36 persen bukan berarti seluruh peminjam pinjol mengalami gagal bayar, melainkan menggambarkan kualitas pendanaan industri secara agregat.
Sebagai pembanding, dalam siaran pers resmi OJK mengenai perkembangan sektor jasa keuangan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, tingkat risiko kredit macet pinjaman daring pada Agustus masih berada di angka 4,73 persen.
Laba Industri Pinjol Ikut Tertekan
Perkembangan terbaru pada Senin (16/11/2026) juga menunjukkan tekanan terhadap kinerja industri pinjaman daring.
Berdasarkan keterangan tertulis Agusman dalam jawaban Rapat Dewan Komisioner OJK, laba komprehensif industri fintech lending tercatat sebesar Rp1,65 triliun hingga September 2026.
Angka tersebut mengalami kontraksi 14,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat bersamaan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO industri berada pada level 90,05 persen.
Perkembangan laba tersebut menambah perhatian terhadap kondisi industri, meskipun penurunan keuntungan tidak dapat serta-merta disimpulkan hanya disebabkan oleh peningkatan kredit macet.
Kinerja laba industri juga dipengaruhi pertumbuhan pembiayaan, kualitas portofolio, pendapatan, dan biaya operasional penyelenggara.
OJK Tak Lagi Batasi Tiga Pinjol, Apa Dampaknya?
Perkembangan risiko kredit macet juga menarik dicermati di tengah penyesuaian aturan mengenai jumlah penyelenggara pinjaman daring yang dapat memberikan pendanaan kepada seorang peminjam.
Sebelumnya, OJK tidak lagi memberlakukan batas maksimal tiga penyelenggara pinjol, dengan tetap mewajibkan perusahaan menerapkan analisis kemampuan membayar dan manajemen risiko.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor informal, serta kebutuhan modal kerja jangka pendek.
Meski demikian, perubahan aturan tidak berarti masyarakat dapat memperoleh pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar.
Penyelenggara tetap diwajibkan menjaga kualitas pendanaan dan memenuhi ketentuan pengawasan OJK.
Di sisi lain, masyarakat perlu menghitung seluruh kewajiban cicilan sebelum mengajukan pinjaman tambahan, terutama apabila sudah memiliki utang pada beberapa platform.
Bagaimana Jika Sudah Kesulitan Membayar Pinjol?
Meningkatnya tingkat risiko kredit macet menjadi pengingat bahwa setiap pinjaman harus disesuaikan dengan kondisi keuangan peminjam.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan membayar, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menghubungi penyelenggara pinjaman melalui saluran resmi dan menjelaskan kondisi keuangan yang dihadapi.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa keterlambatan membayar utang tidak otomatis menghilangkan hak sebagai konsumen.
Dalam artikel sebelumnya, BeritaManado.com telah mengulas hak peminjam yang memiliki utang pinjol dan mengalami kesulitan membayar, termasuk ketentuan penagihan dan langkah yang dapat ditempuh apabila menghadapi intimidasi.
Namun, kewajiban melunasi pinjaman tetap berlaku sesuai perjanjian.
Peminjam juga sebaiknya tidak terburu-buru mengambil pinjaman baru untuk menutup cicilan lama tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan.
Sebab, langkah tersebut berpotensi memperbesar beban pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.
Waspadai Pinjol Ilegal
Selain risiko gagal bayar pada industri pinjaman daring berizin, masyarakat juga perlu mewaspadai penawaran pinjaman online ilegal.
Dalam laporan resmi OJK mengenai pelindungan konsumen, regulator mencatat 31.571 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal sepanjang Januari hingga September 2026.
Pada periode yang sama, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal.
BeritaManado.com sebelumnya juga memberitakan langkah OJK menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal, yang menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap penawaran layanan keuangan tanpa izin.
Masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara sebelum mengajukan pinjaman serta membaca ketentuan mengenai biaya, bunga, denda, dan jangka waktu pembayaran.
Pertumbuhan Pinjol Masih Menjadi Perhatian
Besarnya pembiayaan pinjaman daring menunjukkan bahwa layanan keuangan digital masih memiliki peran dalam menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat.
OJK mencatat pembiayaan kepada sektor UMKM juga tumbuh 12,49 persen secara tahunan pada September 2026.
Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penyaluran pembiayaan, pengelolaan risiko, serta perlindungan terhadap konsumen.
Bagi masyarakat, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa kemudahan mendapatkan pinjaman tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan.
