
Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Komitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur, terus ditunjukkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Nick Lomban.
Melalui pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Nick Lomban berhasil mengawal sejumlah aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dalam kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah penanganan ruas jalan Danowudu-Klabat yang mengalami longsor dan terancam mengganggu akses transportasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nick menegaskan, persoalan jalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, akses jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan konektivitas antarwilayah.
Ia menyampaikan, dalam pembahasan anggaran telah disepakati penanganan darurat melalui pemeliharaan sementara pada tahun ini agar jalan tersebut tidak sampai terputus. Sementara pembangunan secara menyeluruh untuk menuntaskan persoalan ruas jalan itu akan dianggarkan pada tahun 2027.
“Kami mengapresiasi bahwa tahun ini akan segera dilakukan minimal pemeliharaan darurat agar tidak putus, dan kemudian di tahun depan dianggarkan untuk pembangunan untuk menuntaskan ruas jalan tersebut,” ungkap peraih penghargaan Legislator Muda dan Inovatif dalam ajang Forward Award 2026 ini.
Tidak hanya Danowudu-Klabat, Nick juga mengawal perhatian terhadap pembangunan ruas jalan di kawasan Kaweruan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Baginya, pembangunan daerah harus dilakukan secara merata dan tidak terpusat pada wilayah tertentu. Infrastruktur jalan, sarana pariwisata, fasilitas olahraga hingga berbagai fasilitas publik lainnya perlu mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan masyarakat.
Dirinya berpandangan, pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan investasi penting bagi kemajuan Sulut. Infrastruktur yang memadai bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain persoalan infrastruktur, ia turut memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan serta penguatan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana.
Menurut personel Komisi III DPRD Sulut ini, penanggulangan bencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah perlu didukung fasilitas penanggulangan bencana serta kajian risiko bencana sebagai pedoman dalam menyusun langkah mitigasi.
“Kajian risiko bencana dapat menjadi guideline kita dalam menanggulangi atau memitigasi risiko bencana di Provinsi Sulut,” tegasnya.
Berbagai hal tersebut menjadi catatan penting Nick dalam mengawal pembahasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat.
Atas hasil pembahasan tersebut, Nick yang mewakili Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dia berharap seluruh program yang telah diakomodasi dalam APBD 2027 tidak berhenti sebatas perencanaan, tetapi dapat direalisasikan secara maksimal.
Baginya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini membutuhkan perhatian pembangunan infrastruktur.
