
Penulis: Tim Redaksi
MANADO – Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) periode 2026–2030 diharapkan berlangsung transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pergantian kepemimpinan di perguruan tinggi negeri tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menentukan arah perkembangan Unsrat dalam empat tahun mendatang.
Karena itu, masyarakat kampus berharap pemilihan kali ini menghasilkan rektor yang benar-benar berkualitas, memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak kepemimpinan yang baik.
Salah seorang alumni Unsrat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, proses pemilihan rektor harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal universitas.
“Kami mengharapkan proses pemilihannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal kampus itu sendiri. Selain itu harus juga mempertimbangkan rekam jejak para calon, punya pengalaman kepemimpinan, punya integritas, dan mempunyai program kerja serta visi dan misi yang dapat memajukan Unsrat ke depan,” ujarnya.
Menurut dia, kualitas kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan institusi pendidikan tinggi tersebut.
Persyaratan Calon Rektor
Secara umum, persyaratan untuk menjadi calon rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Permendikbudristek, serta ketentuan internal masing-masing kampus.
Berikut adalah syarat-syarat umum calon rektor, khususnya universitas negeri, yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berpendidikan gelar akademik Doktor (S3), serta dosen tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS atau pegawai tetap perguruan tinggi yang bersangkutan).
Selain itu, memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala atau Guru Besar (Profesor), batas usia maksimal 60 tahun pada saat diusulkan atau dilantik, sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkotika.
Calon juga berkelakuan baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
Persyaratan administrasi lainnya meliputi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, memiliki pengalaman manajerial (misalnya pernah menjabat sebagai ketua jurusan, dekan, atau pejabat eselon tertentu), serta menyusun dan memaparkan visi, misi, dan program kerja.
Calon Rektor Diharapkan Tidak Gunakan Lobi Politik
Selain persyaratan administratif dan kompetensi akademik, independensi proses pemilihan juga menjadi perhatian.
Sumber yang sama berharap para calon Rektor Unsrat periode 2026–2030 tidak melakukan lobi-lobi politik untuk memengaruhi keputusan pejabat atau pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.
“Kami harapkan mendekati penyaringan tiga calon besar agar para calon rektor Unsrat yang ada tidak melakukan lobi-lobi politik, baik di pusat maupun di daerah, dengan mengatasnamakan serta jabatan seseorang, apalagi dengan melakukan politik uang agar bisa terpilih,” ungkapnya.
Menurut dia, rektor yang terpilih nantinya harus benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan niat tulus untuk memajukan universitas tanpa beban maupun tekanan dari pihak mana pun.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola perguruan tinggi agar tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok.
“Kami berharap proses ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, bersih dari segala bentuk permainan, transparan, serta tidak disusupi kepentingan-kepentingan tertentu,” tambahnya.
Harapan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan kampus.
Sebelumnya, Plt Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc., telah menyampaikan sejumlah arahan strategis untuk menjaga aktivitas akademik dan tata kelola universitas tetap berjalan selama masa transisi kepemimpinan. Hal tersebut sebagaimana diberitakan dalam artikel tujuh arahan strategis Plt Rektor Unsrat untuk menjaga stabilitas kampus.
Masyarakat Sulawesi Utara juga berharap pimpinan universitas dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilrek dapat menjalankan setiap tahapan secara adil, bijaksana, dan netral.
Dengan demikian, pada Desember 2026 mendatang Unsrat diharapkan memiliki rektor definitif yang amanah, mampu membawa kampus semakin berkembang, serta menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, khususnya bagi generasi muda Sulawesi Utara.
Tahapan Pemilihan Rektor Unsrat
Berdasarkan Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 2270/UN12.34/LL/2026, sosialisasi tahapan pemilihan rektor telah dimulai pada 22–31 Oktober 2026.
Sementara itu, pendaftaran bakal calon rektor berlangsung pada 2–6 November 2026. Panitia juga menyediakan perpanjangan pendaftaran pada 9–11 November 2026 apabila jumlah pendaftar belum mencapai minimal empat orang.
Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada 12–18 November 2026, meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi, klarifikasi, serta perbaikan berkas apabila diperlukan.
Hasil penjaringan akan disampaikan kepada Senat pada 19 November 2026. Selanjutnya, masa pengajuan keberatan atau sanggah dijadwalkan pada 20–23 November 2026 sebelum pengumuman hasil penjaringan pada 24 November 2026.
Pada tahap berikutnya, para bakal calon akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja di hadapan Rapat Senat Terbuka pada 25 November 2026.
Pada hari yang sama, Senat Unsrat bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menggelar rapat tertutup untuk melakukan penilaian dan menetapkan tiga calon rektor.
Tiga nama tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 26 November 2026.
Kementerian kemudian dijadwalkan melakukan penelusuran rekam jejak, asesmen, dan wawancara terhadap ketiga calon pada 27 November hingga 17 Desember 2026.
Pemilihan rektor oleh Senat Unsrat bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2026.
Hasil pemilihan akan disampaikan kepada kementerian pada 19 Desember 2026. Sementara penetapan dan pelantikan rektor terpilih menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Rangkaian tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan Unsrat periode 2026–2030. Seluruh proses diharapkan berlangsung sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan kepentingan universitas.
