Lainnya

Hampir 50 Saksi Diperiksa Polda Sulut, Kasus Rp5,2 Miliar GMIM Tak Kunjung Naik Gelar Perkara

Hampir 50 Saksi Diperiksa Polda Sulut, Kasus Rp5,2 Miliar GMIM Tak Kunjung Naik Gelar Perkara
Moudy Manopo didampingi kuasa hukum Arie Andes saat mendatangi Mapolda Sulut, Selasa (17/11/2026).

MANADO, BeritaManado.com– Sejak dilaporkan pada Maret 2026, kasus dugaan penggelapan uang Rp5,2 miliar milik dua yayasan GMIM belum menunjukkan kemajuan berarti.

Tak ada gelar perkara, apalagi penetapan tersangka. Merasa perkara jalan di tempat, pelapor Moudy Manopo bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Sulut, Selasa (17/11/2026).

Kuasa hukum Moudy, Arie Andes, menyerahkan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Ditreskrimum Polda Sulut. Pengaduan itu mempertanyakan kinerja penyidik, dengan fokus pada aspek formal penanganan perkara, bukan substansi dugaan pidananya.

ADVERTISEMENT

Menurut Arie, laporan kliennya sudah naik ke tahap penyidikan. Sprindik, SP2HP, dan SPDP pun disebut telah terbit. Namun, perkembangan yang ditunggu tak kunjung datang.

“Ini maksud dan tujuan kita hari ini melayangkan surat pengaduan masyarakat karena proses penanganan laporan polisi terkait masalah Rp5,2 miliar ini sudah dibilang stagnan. Belum masuk pada fase gelar perkara ataupun pada penetapan-penetapan tersangka,” ujar Arie.

Arie mengungkapkan, penyidik sebelumnya beralasan masih mengumpulkan alat bukti. Pihaknya tak sependapat.

“Katanya masih mengumpulkan beberapa alat bukti, tetapi bagi kami dari sisi prinsipal dan pengamatan kami sebagai kuasa, sejatinya unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai alat bukti sudah terpenuhi. Tapi persoalannya kebijakan ataupun kewenangan penyidik ini yang terkadang menjadi pertanyaan,” katanya.

Hampir 50 Orang Sudah Diperiksa

Moudy mengatakan, pemeriksaan terakhir
berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan lalu. Saat itu penyidik telah meminta keterangan hampir 50 orang, dan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti sudah diserahkan.

“Kita memang secara hukum punya hak untuk menanyakan dan kita juga punya hak untuk mencari tahu ada apa sebenarnya,” ungkap Moody.

Moudy juga menyoroti kedatangan tujuh perwakilan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM ke Polda Sulut beberapa waktu lalu. Kedatangan itu ia pertanyakan karena lembaga tersebut berkaitan dengan perkara yang dilaporkan. Ia ingin tahu kapasitas mereka, dan apakah pertemuan itu sekadar silaturahmi atau terkait penanganan laporan.

Moudy mengaku khawatir ada upaya memengaruhi atau menghambat proses hukum. Namun ia menegaskan, hal itu masih sebatas kekhawatiran dan dugaan yang perlu dijelaskan.

Ia juga merasakan perubahan tempo penyidikan. Di awal pelaporan, proses terlihat bersemangat, tetapi dalam beberapa bulan terakhir melambat. Moody pun bertanya-tanya apakah ada faktor tertentu di baliknya.

“Kejelasan perkembangan penyidikan penting agar tidak muncul spekulasi”, tandas Moudy.

Deidy Wuisan