Foto: Kabag Hukum Setda Kota Bitung, Budi Kristiarso, S.H., M.H.
Penulis: Syarif Umar l Bitung
Pemerintah Kota Bitung mencatat kemenangan dalam sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado secara tegas menolak seluruh gugatan warga negara yang mempersoalkan keputusan dan tindakan Pemkot Bitung dalam perkara tersebut.
Putusan dengan Nomor Perkara 33/G/LH/2026/PTUN.MDO itu dibacakan dalam persidangan, Kamis (12/11/2026), oleh majelis hakim yang dipimpin Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, para penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp836.000.
Sebelum memutus pokok sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat II Intervensi. Namun, seluruh eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.
Perkara kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok sengketa hingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang menolak seluruh tuntutan para penggugat.
Sengketa ini bermula dari gugatan sejumlah warga negara terhadap keputusan dan tindakan Pemerintah Kota Bitung yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Merespons putusan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, Budi Kristiarso, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap keputusan majelis hakim PTUN Manado.
Ia menilai putusan tersebut menjadi perkembangan penting sekaligus memberikan kepastian atas proses pengujian hukum terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam perkara tersebut.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan,” tegas Budi melalui siaran pers resmi yang diterima wartawan, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa Pemkot Bitung tetap menghormati hak masyarakat untuk menggunakan jalur hukum dalam menyampaikan keberatan maupun memperjuangkan kepentingannya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta perhatian terhadap kelestarian lingkungan harus tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami tetap menghormati hak warga untuk menempuh jalur hukum, dan ke depan Pemkot Bitung berkomitmen menjaga ketaatan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap keputusan,” ujarnya.
Budi juga menambahkan, Pemkot Bitung saat ini masih menunggu salinan putusan secara lengkap untuk mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum majelis hakim.
Pemerintah daerah juga akan terus mengikuti setiap perkembangan proses hukum sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa putusan PTUN Manado tersebut masih merupakan putusan pada tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Artinya, para pihak masih memiliki kesempatan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan putusan ini, Pemkot Bitung untuk sementara berada pada posisi unggul dalam sengketa tata usaha negara terkait PT Futai Sulawesi Utara. Namun, pemerintah daerah menegaskan tetap menghormati seluruh tahapan hukum yang masih terbuka hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
