Oleh: Yosafat Eugenius Lamonge (Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang)
Kupang, BeritaManado.com — Transformasi digital pendidikan sering dipandang sebagai solusi ajaib untuk menjawab ketertinggalan kualitas dan akses pembelajaran di Indonesia.
Teknologi dijanjikan akan membawa inovasi, relevansi, dan pemerataan terutama di wilayah-wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun di Nusa Tenggara Timur (NTT), janji ini tampak tersendat oleh realitas yang lebih keras; akses internet belum merata, kapasitas pendidik masih rendah, dan konteks geografis tetap menjadi kendala utama.
Dikutip dari media (Kompas.Com), pemanfaatan teknologi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah standar nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Wijaya Kusumawardhana dalam kegiatan program Generasi Terkoneksi (Gensi) yang digelar di Universitas Nusa Nipa Maumere, NTT, 4 februari 2025.
Fakta ini menunjukan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, termasuk dalam bidang pendidikan.
Inilah problem pokok yang sering terabaikan dalam narasi resmi, dimana digitalisasi pendidikan di daerah NTT bukan hanya soal ada atau tidaknya perangkat, tetapi apa gunanya perangkat itu jika tak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena koneksi yang buruk dan literasi yang rendah?
Ketika siswa dan guru harus bergulat dengan sinyal yang tidak stabil, perangkat yang canggih berubah menjadi pajangan mahal yang tidak efketif.
Hal yang lebih mengkhawatirkan digitalisasi beresiko menjadi ilusi kemajuan ketika isi kebijakan lebih diprioritaskan pada jumlah alat dan statistik sebaran, bukan pada perubahan kualitas pembelajaran yang nyata.
Tanpa penguatan kapasitas guru, pendampingan berkelanjutan dan strategi kontekstual yang merespons kebutuhan lokal, digitalisasi akan tetap menjadi slogan birokratis yang jauh dari realitas kelas di Kabupaten Sumba, Flores, atau Pulau Rote.
Jika transformasi digital benar-benar ingin mengubah wajah pendidikan di NTT, maka fokusnya harus bergeser dari alat menjadi pengalaman belajar yang bermakna.
Digitalisasi Pendidikan Abad ke- 21 (Perspektif Paulo Freire)
Digitalisasi pendidikan sering dirayakan sebagai tanda kemajuan seolah kehadiran teknologi secara otomatis menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif, modern, dan inklusif.
Narasi optimis ini, jika tidak dikritisi beresiko menyederhanakan persoalan pendidikan yang pada dasarnya bersifat sosial dan politis.
Paulo Freire seorang filsuf pendidikan mengemukakan pandanganya bahwa teknologi tidak pernah netral; ia selalu beroperasi dalam relasi kuasa tertentu.
Ketika digitalisasi hanya dipahami sebagai penggunaan platform, aplikasi dan perangkat digital lainya, maka administrasi pembelajaran pendidikan berpotensi mengulang model banking education dalam kemasan baru, cepat dan rapi, tetapi tetap menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif pengetahuan.
Freire justru menekankan bahwa esensi pendidikan terletak pada dialog dan kesadaran kritis.
Digitalisasi pendidikan abad ke-21 seharusnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas, memeungkinkan peserta didik terlibat aktif, merefleksikan realitas sosialnya dan membangun pengetahuan secara kolaboratif.
Teknologi dapat menjadi sarana pembebasan jika digunakan untuk memeperkuat relasi pedagogis yang humanis, bukan sekadar mengejar efesiensi target administratif.
Tanpa orientasi kritis ini, digitalisasi beresiko berhenti sebagai modernisasi teknis yang tidak menyentuh tujuan utama pendidikan, yakni memanusiakan manusia.
Kebijakan dan Peran Negara
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan, baik melalui penyediaan infrastruktur, percepatan konektivitas internet hingga program pelatihan literasi digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan konektivitas dan literasrgetkan peningkatan kecepatan rata-rata internet nasional hingga 100 Mbps dalam tiga tahun ke depan, terutama untuk mendukung akses pendidikan digital yang andal di seluruh wilayah.
Perluasan jaringan 5G dan strategi konektivitas seperti fixed wireless acces juga diarahkan untuk memberikan internet yang lebih stabil dan murah bagi rumah tangga dan sekolah, termasuk di daerah terpencil.
Upaya ini juga disertai peninjauan langsungu kebutuhan daerah 3 T seperti di Nusa Tenggara Timur untuk memastikan sinyal dan fasilitas pendidikan menjadi prioritas pembangunan digital, bukan sekadar target administratif.
Selain itu, pemerintah nasional melalui berbagai program digital pendidikan berkomitmen untuk memperluas akses konten pendidikand digital dan memfasilitasi pelatihan online bagi tenaga pendidik, agar mereka tidak hanya menerima teknologi tetapi juga mampu mengintegrasikanya secara efektif dalam proses pembelajaran.
Tantangan Digitalisasi di NTT
Walaupun kebijakan nasioanl telah dirumuskan, tantangan impelmentasi digitalisasi di NTT sangat nyata dan berlapis.
Kondisi geografis yang terdiri dari pualu-pulau terpisah dan dataran yang sulit dijangkau telah membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lamabat dan tidak merata.
Banyak sekolah di NTT masih kesulitan mengakses internet yang stabil dan terjangkau, sehingga pemanfaatan platform digital dalam kegiatan belajar masih terbatas.
Program pembagian layanana internet gratis oleh beberapa operator telah diluncurkan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, namun cakupanya masih terbatas dibandingkan kebutuhan luas wilayah.
Data penggunaan digital masyarakat setempat pun menggambarkan tantangan pemanfaatan teknologi. Indeks masyarakat digital di NTT masih di bawah rata-rata nasional, menunjukan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan digital.
Hal lain juga yang mendukung adalah rendahnya penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari termasuk pendidikan.
Kesenjangan Akses Kompetensi
Salah satu inti masalah digitalisasi pendidikan adalah (digital divide) kesenjangan antara mereka yang memiliki akses internet dan kemampuan menggunakan teknologi dengan mereka yang tidak.
Studi menunjukan bahwa ketimpangan akses internet, terutama di daerah pedesaan merupakan hambatan utama bagi pelaksanaan pembelajaran online atau hybrid.
Banyak siswa dan guru di wilayah terpencil tidak memiliki perangkat yang memadai atau koneksi yang stabil, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan sumber daya digital secara optimal.
Selain akses fisik, tantangan yang sama besarnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa.
Banyak guru belum mendapatkan pelatihan sistematis untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktik pedagogis sehari-hari sehingga penggunaan teknologi seringkali sebatas administratif atau terbatas pada pencarian materi saja.
Kekurangan ini diperparah oleh kurangnya konten digital yang relevan dan kontekstual bagi kebutuhan lokal sekolah, yang membuat pemanfaatan digital sering tidak maksimal.
Menuju Pendidkan Digital Berkeadilan