Penulis: Jhonli Kaletuang I Manado
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memaparkan perkembangan ekonomi daerah saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan kondisi makro ekonomi Sulut yang tetap stabil sepanjang 2025 dengan pertumbuhan mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional.
Ia menekankan peran sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan tajam, dengan nilai tambah diperkirakan melonjak hingga 1.456 persen, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar.
Menurutnya, sektor ini kini telah berkembang menjadi penggerak ekonomi yang berdiri sendiri, tidak lagi sekadar penunjang pariwisata.
Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan melalui pembentukan struktur khusus ekonomi kreatif serta pelaksanaan berbagai kegiatan besar, termasuk Warbiasa Governor League 2025.
Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Utara pada 2025 tercatat mencapai 61.495 orang, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.
Sementara itu, perjalanan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan signifikan hingga menembus 14,35 juta perjalanan.
Selain itu, peran UMKM juga menjadi perhatian utama. Tercatat lebih dari 408 ribu unit usaha kecil menengah aktif menggerakkan ekonomi daerah.
Dalam kurun 2023 hingga 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan peralatan kepada ratusan pelaku usaha serta memfasilitasi penerbitan lebih dari 17 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski capaian cukup positif, Gubernur mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi, terutama terkait infrastruktur.
Beberapa di antaranya meliputi kebutuhan tambahan rute penerbangan internasional langsung, penguatan integrasi transportasi massal, peningkatan fasilitas terminal internasional di Bandara Sam Ratulangi, hingga perbaikan layanan dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, serta jaringan listrik dan internet di destinasi wisata terpencil.
Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi VII DPR RI, termasuk dorongan agar Sulut ditetapkan sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti sektor kelautan dan agroindustri.
Penguatan sistem logistik nasional juga dinilai penting untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing daerah sebagai gerbang menuju kawasan Asia Pasifik.
