Manado, BeritaManado.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi bersama Mendagri Tito Karnavian , OJK, Dirut Pertamina, BPS, Bulog dan Badan Ketahanan Pangan Nasional mengisyaratkan perlunya antisipasi pangan untuk menghadapi krisis global dan El Nino.
Staf Khusus bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Firasat Mokodompit SE mengatakan, Indonesia, termasuk Sulut harus mulai memberi perhatian super ekstra untuk dampak yang bisa diakibatkan oleh badai El Nino.
Selain itu, masalah yang terus terjadi hingga komoditi bawang merah, cabai rawit (rica) dan tomat (barito) yang sering menjadi penyumbang inflasi terbesar harus segera dicarikan solusi.
Firasat mengatakan, dari Rakornas yang diikuti terungkap, India, Thailand dan Birma selaku negara produsen terbesar beras sampai menutup kerannya untuk ekpor ke Indonesia.
Sebaliknya, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, Indonesia harus memiliki stok akhir tahun sebesar 2 juta ton.
Informasi dari Bulog, stok beras nasional hari ini 1,2 juta ton, sedangkan untuk Sulut ada 11 ribu ton dengan asumsi serapan tiap bulan 1500 ton.
“Adanya El Nino dan krisis pangan dunia dapat menyebabkan kelangkaan stok beras yang berimplikasi harga beras naik. Hari ini stok beras Sulut masih aman, namun harga merangkak naik seperti HET beras Premium Bulog ditetapkan Rp9.450/kg, harga di Pasar Bersehati Rp12.000, akan naik HET-nya ke Rp9.950, dipastikan harga jual pasar menjadi Rp13.000. Ini berakibat Inflasi,” ujar Firasat Mokodompit, Selasa (5/9/2023).
Demikian halnya dengan kenaikan tarif transportasi, diikuti dengan kenaikan BBM Solar dan Pertamax belum lama ini.
Firasat pun menjelaskan, kondisi tersebut memang belum berpengaruh besar pada perekonomian Sulawesi Utara.
“BPS Sulut selalu mengupdate data bahwa PE (pertumbuhan ekonomi) Sulut bagus, ada di angka 6,28 persen diatas PE Nasional 5.17 persen. Itu artinya perekonomian Sulut tumbuh positif, implikasinya sektor usaha produktif bergerak dan memberi nilai bagi PE Sulut,” kata Firasat.
Namun dengan adanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang didalamnya terdiri dari OJK, BI, pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam upaya perputaran ekonomi daerah, maka berbagai masalah yang ada tidak boleh diremehkan.
Olehnya Pemerintah Provinsi Sulut perlu melakukan intervensi pasar dengan memenuhi stok Barito dan kebutuhan 9 bahan pokok, serta melakukan pasar murah mulai hari ini untuk mengantisipasi pengucapan syukur 10 September 2023 nanti.
Firasat pun mengungkapkan, sebenarnya, Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sudah punya jawaban atas masalah pangan, yaitu menghidupkan kembali yang namanya bakobong (berkebun).
Stafsus bidang ekonomi ini mengungkapkan, Mari Bakobong ODSK, Igay mononggobak Bolmong, solusi hadapi krisis pangan.
Imbauan Mari Bakobong ODSK yang bergulir sejak 2019 ini berimplikasi pada ketersediaan pangan walau belum sampai pada tahapan swasembada beras. Tujuannya untuk antisipasi krisis global dengan memperkuat ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.
“Bolmong, Bolmut, Kotamobagu, Minahasa, Minsel dan Minut harus digenjot pertaniannya dengan tanam padi unggul yang bisa menghasilkan 10 ton gabah kering per hektarnya. Salut kepada Pak Gubernur Olly Dodnokambey dengan program ketahanan pangan ODSK Mari Bakobong,” pungkas Firasat.
(***/srisurya)
