Manado – Pernyataan ketua DPD Demokrat Sulut, Vicky Lumentut yang juga Walikota Manado dalam kegiatan Rakor Apeksi dan Apkasi yang mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung bukannya dipilih DPRD, dinilai merupakan bentuk tidak kosistennya Demokrat Sulut terhadap komitmen perjuangan koalisi merah putih permanen.
Pada pernyataannya Lumentut mengatakan “Kedaulatan ada di tangan Rakyat. Saya (Lumentut) juga berasal dari produk pemilihan langsung oleh rakyat. Biarlah rakyat turut andil dalam membangun sistem pemerintahan melalui pemberian suara bukan dengan perwakilan. Jika kembali dipilih oleh DPRD, jangan mimpi bila ada masyarakat diluar main stream akan duduk menjadi kepala daerah,” kata Lumentut yang juga ketua Apeksi ini.
Sementara itu, Benny Parasan kader Partai Gerindra yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Manado menuding Lumentut sebagai ketua DPD Demokrat Sulut telah melanggar semangat koalisi merah putih yang saat ini sedang memperjuangkan Pilkada berlangsung di lembaga DPRD.
“Kalau Lumentut menyatakan hal seperti itu, berarti semangat koalisi yang dibangun dari pusat tidak sampai di Sulut, khususnya Kota Manado. Karena yang patut dipahami adalah, DPRD merupakan representasi dari masyarakat,” kata Parasan.
Sementara itu, Apriano Ade Saerang Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Manado menegaskan bahwa, semangat koalisi sejatinya harus berlaku hingga ke daerah.
Namun pernyataan Lumentut tersebut bisa saja hanya sebatas pribadinya sendiri atau kapasitasnya sebagai ketua Apeksi.
“Setiap orang pasti memiliki pemikirannya sendiri dan itu patut dihormati. Mungkin saja, pernyataan Lumentut itu secara pribadi atau keterwakilan Apeksi. Tapi mengapa Gerindra dan partai-partai yang bergabung di koalisi merah putih terus mengupayakan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena dengan begitu dapat melahirkan pemimpin yang berdedikasi dan intelektual,” tandasnya.
Saerang pun menambahkan, DPRD merupakan perwakilan rakyat, sehingga kepala daerah yang dihasilkan nanti sama halnya dipilih oleh rakyat. Dan DPRD memiliki beban tersendiri dalam mengupayakan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
“Siklus politik yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. DPRD merupakan representatif dari rakyat. Selain penghematan anggara akan menciptakan keamanan yang tetap kondusif. Dengan DPRD yang memilih tentunya para anggota dewan memiliki beban untuk melahirkan kepala daerah yang amanah dan pro rakyat,” tegas ketua fraksi Gerindra DPRD Manado itu. (leriandokambey)
Klo berbicara pro rakyat maka secara otomatis pilkada langsung yang notabene melibatkan rakyat! Pengamatan saya ini Dewan punya kepentingan pribadi tatkala menginginkan pilkada lewat Dewan dan anak SD pun tahu soal itu, hehehe Koalisi Merampas Hak Rakyat itu namanya.
Pilkada langsung YESS!!!!
Pilkada di pilih DPRD……. NDA JELAS!!!!!!!!