Manado – Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/4)sore, dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh, didampingi Wakil Ketua Joudie Watung dan Arthur Kotambunan. Salah-satu agenda rapat yaitu mendengarkan Laporan Pansus DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2012.
Ketua Pansus LKPJ Sherpa Manembu ketika membacakan laporan Pansus menyentil kinerja pembangunan Pemprov Sulut di bidang pendidikan. Meskipun capaian di bidang pendidikan terbilang cukup berhasil namun DPRD mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sektor pendidikan tinggi.
“Kami bangga dengan capaian pendidikan dasar dan menengah yang sangat signifikan, tetapi walaupun bukan kewenangan pemerintahan daerah, eksistensi pendidikan tinggi juga perlu mendapat perhatian. Perguruan tinggi negeri dan swasta, hanya saja pemerintah daerah dan pimpinan perguruan tinggi perlu duduk bersama membicarakan pendidikan generasi muda Sulawesi Utara.
Perlu didata prosentase putera-puteri Sulawesi Utara yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, karena secara kasat mata dapat dilihat bahwa biaya pendidikan tinggi yang relatif mahal sudah banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Bukan lagi rahasia prosentase putera-puteri Sulut asli yang mengecap pendidikan di Unsrat misalnya, pada fakultas tertentu seperti IBA dan Kedokteran, sangat sedikit. Tidak dipungkiri penyebabnya karena biaya kuliah yang tidak terjangkau ataukah anak-anak kita kalah kualitas dengan anak-anak dari luar daerah? Kami belum punya data akurat soal itu,” ujar Manembu.
Menyikapi hal ini DPRD menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan kajian dan penelitian dengan melibatkan tim ahli dari kalangan akademisi dan profesional. “Kami sarankan pemerintah provinsi yang memiliki tim ahli di kalangan akademisi untuk membuat penelitian dan kajian terhadap hal tersebut termasuk output perguruan tinggi di Sulut, apakah memiliki kualitas memadai untuk berkompetisi dengan masyarakat yang semakin kompetitif dewasa ini,” ujar Manembu.
Sarana dan prasarana pembelajaran baik di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK termasuk masalah dana sertifikasi guru, juga menjadi perhatian DPRD. “Khusus untuk dana sertifikasi guru kiranya dapat direalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, pembayaran tepat waktu sehingga kedepan akan lebih baik. Mengenai beasiswa S1, S2, S3 yang dikelolah dinas pendidikan dan penyalurannya diakhir tahun mengakibatkan tidak terserapnya anggaran, maka kedepan dapat dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3,” tegas Manembu.
Sementara itu Ketua Deprov Meiva Lintang menambahkan, penyelesaian masalah lahan bandara di Talaud dan Sangihe ditambahkan pada hasil pembahasan Pansus LKPJ untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi. Begitupula di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendapat perhatian.
“Pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anggarannya perlu diperhatikan sehingga kegiatannya tidak monoton sebaliknya harus inovatif.
Saya menghargai semua pendapat dari fraksi, tersirat masih ada catatan-catatan yang perlu ditambahkan secara tertulis oleh masing-masing fraksi,” tukas Lintang.
Selain rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2012, rapat ini juga mengagendakan paripurna penutupan dan pembukaan masa sidang serta penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan dewan. Laporan kinerja pimpinan DPRD oleh Joudie Watung, Banggar dan Banmus oleh Arthur Kotambunan, Baleg oleh Lexie Solang, BK oleh Paul Tirayoh, Komisi 1 oleh Jhon Dumais, Komisi 2 oleh Sunardi Sumantha, Komisi 3 oleh Edwin Lontoh dan Komisi 4 oleh Raski Mokodompit. (Jerry)
